BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi), menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan sembilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar. Penunjukan dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
OPD yang dipimpin Plt diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga Satpol-PP. Penunjukan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pelayanan publik, khususnya di OPD yang memiliki peran strategis.
“Untuk Dinas Pendidikan, misalnya, relatif butuh SDM senior,” ujar Appi, Selasa (04/03/2025).
Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas, diantaranya Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Andi Bukti Djufri sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan. Sementara Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Muh. Mario Said dipercaya sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, juga ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Sedangkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar, Fathur Rahim, diamanahkan sebagai Plt Kepala Satpol-PP.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, A. Muh. Yasir ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Aryati Puspasari Abady, menjadi Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Ferdy Mochtar ditugaskan sebagai Plt Dinas Lingkungan Hidup. Terakhir, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Nur Kamarul Zaman, ditunjuk sebagai Plt Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan.
“Penunjukan Plt didasarkan pada porsi kerja dan pengalaman pejabat bersangkutan. Khusus untuk pejabat eselon II, mereka yang sebelumnya menjabat staf ahli dipercaya untuk turun langsung membantu membenahi OPD selama masa transisi,” katanya.
Penunjukan Plt dilakukan sebelum pengisian jabatan definitif. Pemkot Makassar selanjutnaya, akan melaporkan usulan nama-nama pejabat tersebut ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.
Editor : Bali Putra
