BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Makassar 2025-2029, di Ruang Sipakatau, Kamis (20/03/2025)
Dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, tim transisi MULIA, para asisten, staf ahli Pemkot Makassar, serta kepala OPD.
Munafri menekankan forum ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan dalam mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra, juga selaras dengan penyusunan RPJMD Kota Makassar lima tahun ke depan,” ujarnya.
Di kepimpinannya bersama Wakil Wali Kota, Aliyah, mengusung visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Bukan sekadar slogan, melainkan panduan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan Makassar.
“Makassar sebagai kota unggul berarti harus fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan daya saing di tingkat nasional dan internasional. Kita ingin memastikan Makassar siap bersaing di era global,” tegasnya.
Pada aspek inklusif, pembangunan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pelayanan publik lain.
Dari segi keamanan, Munafri berkomitmen menciptakan lingkungan aman, tidak hanya dalam aspek ketertiban, juga dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
Munafri berharap forum ini menghasilkan strategi konkret, terukur, dan realistis agar menjadi acuan dalam menetapkan program perioritas yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setiap sasaran harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. Dengan begitu, kita bisa menilai sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam setiap tahapan pembangunan,” sebutnya.
Selain berdasarkan data dan angka, penyusunan program pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek sosial, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang ada.
Pembangunan kota tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang kuat antarsemua perangkat daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang didampingi Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, jajaran staf ahli, dan asisten.
Editor : Bali Putra
