BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) dan Barang Milik Negara (BMN) Makassar menggelar Forum Konsultasi Publik Semester I/2025, Selasa (06/05/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Benteng Rotterdam, Gedung Keuangan Negara II Makassar, digelar dalam rangka peningkatan kualitas layanan KPTIK dan BMN Makassar sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sekaligus mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan layanan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, stakeholder berbagai dimensi dari KPTIK dan BMN Makassar, diantaranya stakeholder layanan, pengguna layanan, organisasi masyarakat sipil dan media.
Kepala KPTIK-BMN Makassar, Ikhwan Mahmud menyebutkan, kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK). Dikatakan, KPTIK-BMN Makassar berkomitmen melaksanakan layanan secara profesional dan berintegritas berlandaskan budaya “Timur”, Tertib, Mutakhir, dan Responsif.
“Untuk kegiatan kali ini, kami undang berbagai dimensi stakeholder KPTIK-BMN Makassar. Sebagaimana amanat Permenpan, kami ingin menggali berbagai masukan agar pelayanan lebih baik,” ujar Ikhwan Mahmud.
Ia menambahkan, seluruh saran dan masukkan konstruktif yang muncul dalam kegiatan tersebut, akan tindaklanjuti.
Saat ini, pengelolaan GKN dilakukan dengan nafas efisiensi, di mana, ada sekitar Rp49,8 miliar efisiensi untuk anggaran dalam rangka pengelolaan gedung keuangan negara.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. H. Muhammad Syafie A. Basalamah, SE.,MM. menyebutkan, pada dasarnya pelayanan KPTIK-BMN, sudah berasas good governance. Menurutnya, sebagaimana hasil survei April 2025, kepuasan masyarakat cukup tinggi atas pelayanan KPTIK-BMN Makassar.
Bali Putra
