
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra), YFR Hermiyana bersama jajaran beraudiensi ke Kapolda, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si, Senin (07/07/2025). Hermiyana dan jajaran, diterima di Aula Mappaoddang Polda Sulsel di Makassar.
“Audiensi ini, bentuk penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas strategis bidang perpajakan dan penegakan hukum, khususnya terkait penanganan tindak pidana di bidang perpajakan,” ujar Hermiyana.
Ia mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Kanwil DJP Sulselbartra dengan Polda Sulsel. Menurut Hermiyana, kerja sama yang erat antara DJP dan Polri sangat penting dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta penegakan hukum perpajakan yang adil dan tegas.
“Polda Sulsel merupakan mitra strategis kami dalam berbagai aspek. Sinergi ini diharapkan semakin kuat, seiring dinamika dan tantangan baru perpajakan,” sebutnya.
Sebagai bentuk kolaborasi konkret, pada hari yang sama Kanwil DJP Sulselbartra Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Nurjihad Hasal juga turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Rakernis Fungsi Keuangan Polda Sulsel yang diikuti seluruh anggota Bidang Keuangan Polda Sulsel. Nurjihad memaparkan materi tentang “Implementasi Coretax untuk Bendaharawan”.
“Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan,” sebutnya.
Sistem ini menggunakan pendekatan berbasis data dan integrasi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, akurasi pengawasan, dan efektivitas penggalian potensi penerimaan pajak.
“Dengan Coretax, sistem administrasi DJP bertransformasi menjadi sistem yang lebih terintegrasi, presisi, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak dan perkembangan ekonomi digital,” jelas Nurjihad.
Sementara itu, Kapolda Rusdi Hartono, menyambut baik kunjungan Kanwil DJP Sulselbartra dalam kegiatan Audiensi dan Rakernis ini. Ia menegaskan, Polda Sulsel siap mendukung semua upaya penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan penerimaan negara.
“Kami menyadari, pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, kerja sama antara Polri dan DJP harus diperkuat dengan aktif menjalin beragam kolaborasi,“ ujarnya.
Kegiatan audiensi ini menandai langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara instansi penegak hukum dan otoritas perpajakan di Sulawesi Selatan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan.
Kanwil DJP Sulselbartra berharap dari kegiatan audiensi ini akan terjalin sinergi yang semakin erat dan berkelanjutan. Serta kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum perpajakan, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat secara luas.
Dengan sinergi yang kokoh antara DJP dan Polri, diharapkan mampu menciptakan ekosistem perpajakan yang kredibel, transparan, dan mampu menopang pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Editor : Bali Putra








