BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari War Room Balai Kota, Selasa (22/07/2025). Rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah.
Sekda Zulkifly optimistis Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Makassar bisa dikendalikan. Apalagi, Pemkot Makassar berkolaborasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar inflasi terjaga.
Khusus untuk program 3 juta rumah, Sekda Zulkifly mengaku masih menginventarisir lahan.
Di tempat terpisah, Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Alamsyah menjelaskan Pemkot Makassar terus berupaya mengendalikan inflasi di kota ini dengan berbagai cara. Salah satunya, mengontrol harga di 12 pasar tradisional dan 2 pasar modern.
Pemerintah kota juga melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) 2-3 kali dalam seminggu, sekaligus memantau perkembangan harga.
“Jika harga pangan prioritas di pasar-pasar mengalami kenaikan, maka pemerintah kota melakukan intervensi pelaksanaan GPM di sekitar pasar tersebut,” paparnya.
Pemkot Makassar bekerja sama dengan 22 distributor, selain Bulog, untuk mengendalikan harga pangan. Saat ini, pemerintah pusat telah menurunkan harga beras SPHP (Stabilitas Pangan) menjadi Rp58.000 per 5 kilo, dan harga minyak goreng menjadi Rp15.000 per kilo.
Sementara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Mahyuddin menjelaskan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Dalam rangka mendukung program ini, Pemkot Makassar telah menjalankan surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Editor : Bali Putra
