BISNISSULAWESI.COM, KENDARI – Dalam upaya memperkuat kerja sama strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk optimalisasi penerimaan negara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra), YFR Hermiyana bersama jajaran bertemu Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka di Kendari, Selasa (29/07/2025).
Pertemuan, salah satunya membahas tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) di Sultra. Di mana, PKS OP4D merupakan bentuk sinergi DJP, Direktorat Perimbangan Keuangan (DJPK), dengan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperluas basis data perpajakan, mendorong kepatuhan pajak, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap potensi-potensi penerimaan negara dan daerah.
YFR Hermiyana menekankan pentingnya kelanjutan dari implementasi PKS OP4D yang telah disepakati. Menurutnya, langkah nyata di lapangan sangat diperlukan agar kerja sama benar-benar memberi dampak positif, baik dalam hal peningkatan penerimaan pajak pusat maupun pemanfaatan data untuk pemungutan pajak daerah.
“PKS OP4D bukan sekadar dokumen kerja. Ini komitmen bersama untuk membangun ekosistem perpajakan lebih transparan, adil, dan produktif,” ujar YFR Hermiyana.
Dikatakan, salah satu kuncinya, pertukaran data berkualitas dan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama antara DJP dan Pemda.
YFR Hermiyana juga menyoroti potensi besar penerimaan negara yang dapat digali dari sektor strategis di Sultra, seperti pertambangan, administrasi pemerintah, perdagangan dan perikanan.
“Dengan pengawasan bersama dan analisis data yang terintegrasi, potensi pajak dari sektor-sektor tersebut dapat dioptimalkan secara signifikan,” katanya.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menyambut baik inisiatif DJP dan menyatakan siap mendukung penuh kelanjutan implementasi PKS OP4D. Ia menyebutkan, kerja sama DJP, DJPK dan Pemprov sangat penting, terutama dalam menciptakan kebijakan fiskal yang kuat dan berkelanjutan.
“Pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan. Kami di Pemprov Sultra berkomitmen mendukung setiap langkah yang dapat memperkuat sistem perpajakan, termasuk melalui pengawasan bersama dan pertukaran data yang lebih intensif,” ujar Andi Sumangerukka.
Ia mengaku tengah memperjuangkan pemanfaatan Aspal Buton sebagai salah satu komoditas strategis unggulan daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan Aspal Buton secara optimal bukan hanya berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, juga akan menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial. Pemprov Sultra berupaya agar pengolahan Aspal Buton dapat dilakukan secara berkelanjutan, didukung regulasi yang jelas, serta sinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian dan pendapatan negara semakin maksimal.
Kanwil DJP Sulselbartra dan Pemprov Sultra juga menegaskan pentingnya pengawasan bersama sebagai instrumen kunci dalam mendukung keberhasilan PKS OP4D. Melalui pengawasan terpadu, DJP dan Pemprov Sultra dapat secara efektif memantau kepatuhan para wajib pajak, mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergali, serta meminimalkan potensi kebocoran pajak. Pengawasan bersama ini akan dilakukan dengan memanfaatkan data yang terintegrasi dan mekanisme koordinasi yang jelas.
Pada kesempatan itu, kedua pihak menyepakati pentingnya menjaga komunikasi terbuka dan berkelanjutan. Pertemuan ini tidak hanya menegaskan komitmen DJP dalam membangun hubungan harmonis dengan pemda, juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan semangat kolaboratif dan integritas bersama, optimalisasi penerimaan negara bukan sekadar target, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Editor : Bali Putra
