BISNISSULAWESI.COM, WATAMPONE – Memperkuat koordinasi dan sinergi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone melaksanakan audiensi dengan Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle. Audiensi ini dikoordinir Kepala KPP Pratama Watampone, Amran, didampingi Kepala KP2KP Watansoppeng, Andi Asrizal Fauzie.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemkab Soppeng.
“Validasi ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari transformasi sistem perpajakan yang lebih transparan dan akurat. Kami harap seluruh jajaran Pemkab Soppeng bisa segera menyesuaikan,” ujar Amran.
Selain itu, KPP Pratama Watampone menekankan pentingnya pelaporan SPT Masa oleh instansi pemerintah, khususnya bendahara instansi, sebagai bentuk kepatuhan perpajakan bulanan yang wajib dilakukan secara konsisten.
Kepala KP2KP Watansoppeng, Andi Asrizal Fauzie, menyatakan kesiapan memberikan asistensi teknis kepada seluruh instansi yang membutuhkan pendampingan dalam proses pelaporan dan validasi.
“Kami ingin memastikan, semua instansi tidak hanya patuh, tetapi paham. Kami terbuka untuk pendampingan teknis bila dibutuhkan,” tegasnya.
Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menyambut baik inisiatif KPP Pratama Watampone dan berkomitmen mendukung program-program perpajakan.
“Pemerintah daerah tentu punya peran penting dalam mendukung penerimaan negara. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Menanggapi kegiatan ini, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Sumin, mengapresiasi sinergi yang terjalin antara unit vertikal DJP dan pemerintah daerah.
“Sinergi antara DJP dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan reformasi perpajakan. Kami mendorong setiap KPP untuk aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan lokal guna menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat, patuh, dan kolaboratif,” ujar Sumin.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kerja sama antara DJP dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah dan nasional.
Editor : Bali Putra
