BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (11/08/2025). Pada kunjungan kerja ini, pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Sulsel, Komisi XI DPR RI berfokus pada strategi pengelolaan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Komisi XI ingin mendapatkan penjelasan beberapa informasi strategis mengenai kinerja, efektivitas realisasi dan dampak dana TKD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro.
Selain itu, Komisi XI DPR RI juga meminta penjelasan mengenai kendala utama kebijakan pengelolaan dana TKD, khususnya dalam mendorong kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bagaimana strategi dan upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih responsif dan produktif dalam menggunakan dana TKD di tengah kebijakan efisiensi anggaran, serta bagaimana Kemenkeu, khususnya DJPK, membina dan mengawasi agar alokasi anggaran tersebut memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi lokal.
Pada reses tersebut, dari Kemenkeu diwakili Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani didampingi Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Adriyanto, serta Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan, Wibawa Pram Sihombing, Ada juga Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, YFR Hermiyana, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Djaka Kusmartata, dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, beserta pejabat/pegawai Kemenkeu lainnya.
Askolani menyebutkan, dana TKD sebagai instrumen utama Desentralisasi Fiskal perlu diarahkan lebih sinergis dan antisipatif dalam mengamankan APBN. Besaran alokasi belanja negara, termasuk seluruh instrumen TKD, sangat bergantung pada penerimaan negara. “Strategi fiskal kewilayahan juga diperlukan untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, dengan fokus utama yaitu ketahanan pangan untuk mendukung swasembada, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, percepatan investasi dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Pihak Kemenkeu juga menjelaskan tantangan dan peluang yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan. Penguatan harmonisasi kebijakan Pusat dan Daerah diperlukan agar pertumbuhan ekonomi daerah yang dihasilkan semakin inklusif dan berkualitas.
Pertumbuhan ekonomi 2025 di region Sulawesi cenderung meningkat meskipun ada perlambatan. Tingkat kemiskinan di seluruh provinsi Sulawesi menunjukkan penurunan bertahap. Selain itu, walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan di kwartal I-2025, ketimpangan pendapatan di pulau Sulawesi cenderung menurun perlahan, dengan beberapa pengecualian.
“Sulsel memiliki beberapa sektor alternatif yang dapat menjadi peluang pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis overlay, beberapa sektor yang dapat menjadi alternatif diversifikasi ekonomi yakni jasa pendidikan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya dan jasa perusahaan. Kebijakan Fiskal perlu diarahkan untuk mendorong penguatan potensi tersebut,” sebutnya.
Pada kunjungan kerja ini juga hadir sejumlah bupati. Di mana, para bupati berkesempatan berdialog dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai strategi peningkatan kinerja pendapatan APBD untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah, strategi belanja produktif untuk akselerasi petumbuhan ekonomi daerah, serta strategi pengelolaan TKD yang optimal, terutama untuk output di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dan Lainnya.
Editor : Bali Putra
