Apresiasi Penanganan Stunting di Sulsel, Wapres Serahkan Dana Insentif Fiskal ke Pj Gubernur Bahtiar

210
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin saat menerima Insentif Dana Fiskal sebesar Rp5,69 miliar dari Wapres RI. POTO : ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden (Wapres) RI, Maruf Amin didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyerahkan Dana Insentif Fiskal Rp5,69 mmiliar kepada Sulawesi Selatan (Sulsel).

Diterima langsung Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2023, apresiasi dan komitmen nyata percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden, Jumat (06/10/2023).

Bersama Bahtiar, tujuh bupati di Sulsel mendapat undangan khusus dari Wapres untuk penanganan stunting lebih lanjut dengan sasaran target stunting 14 persen di 2024. Diantaranya Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Bupati Bone Andi Islamuddin, Bupati Sinjai Fahsul Falah, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Timur Budiman, Bupati Enrekang Muslimin Bando, dan Pj Bupati Bantaeng Andi Abubakar.

Bahtiar menyebutkan, Sulsel mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting. Penghargaan ini juga menjadi tantangan untuk bekerja lebih baik lagi. Dari target 14 persen di 2024, prevalensi stunting Sulsel berdasarkan SSGI 2022 sebesar 27,2 persen. Bahkan beberapa kabupaten masih di atas 30 persen.

Bahtiar menjelaskan, dua faktor besar yang mempengaruhi stunting, yaitu persoalan pangan, air bersih, serta sanitasi. Sejak menjabat Pj Gubernur, Bahtiar bergerak cepat dalam penanganan stunting sebagai salah satu program perioritasnya yang juga merupakan program prioritas nasional.

“Penanganan stunting harus dilakukan secara integral dan terpadu. Seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk keterlibatan masyarakat,” ujar Bahtiar.

Ia menambahkan, aplikasi penanganan stunting yang dibangun, melibatkan potensi pemerintahan mulai desa, kecamatan, kabupaten/kota bahkan dari pusat, bahkan relawan.

Tidak kalah pentingnya, peranan dan dukungan legislatif. DPRD memiliki pemahaman yang sama bahwa stunting adalah masalah mendasar. Juga perlu dukungan penganggaran.

Baca Juga :   2019, KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED DIPREDIKSI BERLANJUT

“Masalah mendasar di negeri ini namanya stunting. Jangan sampai kita tidak fokus pada hal yang mendasar bagi masyarakat, saya kira itu,” ucapnya.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat pun bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Dalam sambutannya, Wapres menuturkan bahwa Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen tahun 2018.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri,” tutur Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pencapaian tersebut seyogyanya menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, di hadapan para kepala daerah, Wapres pun meminta untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas.

“Saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” pungkasnya. (*)