Balai Besar KIPM Makassar Selenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan 2023

261
Unntuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Balai Besar KIPM Makassar menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan 2023 di Hotel Dalton Makassar, Kamis (16/11/2023). POTO : ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pelayanan publik merupakan cermin birokrasi pemerintahan dan menjadi kebutuhan dasar organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (KIPM) Makassar menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan 2023 di Hotel Dalton Makassar, Kamis (16/11/2023).

Kegiatan dibuka Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diwakili Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Dr. Ir. Woro Nur Endang Sariati, MP, secara virtual melalui fasilitas online meeting.

Forum Konsultasi Publik diharapkan dapat menampung masukan berbagai kalangan masyarakat, untuk itu hadir perwakilan dari akademisi, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pelaku usaha dan media massa.

Kepala Balai Besar KIPM Makassar, Sitti Chadidjah saat memaparkanmateri tentang inovasi aplikasi Quality Assurance. POTO : ISTIMEWA

Terdapat 5 pemaparan dengan pembicara kunci akademisi dari Universitas Hasanuddin, Dr. Ir. Shinta Werorilangi, M.Sc. yang membawakan materi risiko mikroplastik di perairan. Selain itu terdapat pemaparan tentang hasil kegiatan pengambilan contoh uji ikan yang terindikasi Destructive Fishing oleh fungsional PHPI, Astina Sartika.

Kepala Balai Besar KIPM Makassar, Sitti Chadidjah membawakan pemaparan inovasi aplikasi Quality Assurance, Ketua Tim Kerja Pengendalian, Sri Rahayu Setyaningsih membawakan pemaparan inovasi Aplikasi SIPEPI online dan Ketua Tim Kerja Pengawasan, Moh. Zamrud memaparkan Standar Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar.

Berbagai masukan dari masyarakat ditampung pada kegiatan ini yang dituangkan dalam berita acara konsultasi publik serta ditandatangani bersama. Diharapkan Forum Konsultasi Publik ini dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi BBKIPM Makassar. (*)

Baca Juga :   Gubernur Sulsel Serahkan Rp 31,2 Miliar ke Tana Toraja, Tuntaskan Akses Wisata Ollon dan Subsidi Tiket Penerbangan