Berdampak Signifikan terhadap Penerimaan, Pajak Bantaeng Dorong Bendahara Pemerintah Patuh dan Tertib Administrasi Perpajakan

123
Memperkuat sinergi DJP dengan Pemerintah Daerah, Kepala KPP Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi, audiensi dengan Plt. Sekda Jeneponto, Maskur. beberapa hari lalu. Pertemuan membahas penguatan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah dan desa, serta optimalisasi penerimaan DBH pajak. POTO : ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, JENEPONTO – Bendahara pemerintah dan desa memiliki peran penting dan strategis sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas belanja yang bersumber dari APBD maupun Dana Desa. Oleh karenanya, kepatuhan dan ketertiban administrasi bendahara pemerintah, akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara maupun daerah.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi mengatakan hal itu ketika audiensi dengan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Maskur, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Reza, dengan tertib administrasi dan kepatuhan pajak yang baik, tidak hanya memperlancar pelaksanaan APBD, juga meningkatkan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima daerah.

Selain membahas kewajiban perpajakan, dalam pertemuan juga dibahas langkah optimalisasi DBH, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan pemerintah daerah.

“KPP Pratama Bantaeng mendorong Pemerintah Kabupaten Jeneponto segera melakukan aktivasi Coretax dan permohonan KO DJP agar pelaporan SPT Tahunan 2025 berjalan lancar dan efisien,” katanya.

Sementara itu, Plt. Sekda Jeneponto, Maskur, mengapresiasi pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan dari KPP Pratama Bantaeng dan KP2KP Bontosunggu.

“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh bendahara, baik di OPD maupun desa, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib. Terkait sistem Coretax, kami akan berkoordinasi dengan KPP Pratama untuk memastikan pelaporan SPT bendahara dan aktivasi ASN berjalan sesuai ketentuan,” ujar Maskur.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Sigit Purnomo menyebutkan, sinergi KPP Pratama Bantaeng dan Pemkab Jeneponto, merupakan wujud nyata kolaborasi memperkuat fondasi penerimaan negara dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap langkah ini menjadi contoh bagi daerah lain di Sulsel,” ungkap Sigit.

Editor : Bali Putra