BI Apresiasi Komitmen Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Kendalikan Inflasi Jelang Nataru

87
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda saat bersama Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel di Aula Same Resort Kabupaten Bulukumba, Senin (18/11/2024). POTO : ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, BULUKUMBA – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (BI Sulsel), Rizki Ernadi Wimanda mengapresiasi komitmen Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam pengendalian inflasi. Dikatakan Rizki, komoditas beras, hortikultura dan perikanan mempengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel.

“Komoditas beras dan bawang merah secara konsisten muncul sebagai komoditas yang memengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel,” ujar Rizki saat bersama Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel di Aula Same Resort Kabupaten Bulukumba, Senin (18/11/2024).

Adapun championship program pengendalian inflasi yang dilakukan secara end to end, berupa pengendalian inflasi sisi hulu didorong untuk membangun closed loop dan digitalisasi pertanian, pengendalian inflasi sisi antara melanjutkan program SIPEPPA dengan melibatkan asosiasi ritel untuk efisiensi distribusi di 25 toko di Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh. POTO : ISTIMEWA

“Sementara pengendalian sisi hilir menitik beratkan pada pengembangan mini distribution center (MDC) pada setiap kota IHK” jelas Rizki.

Ia menekankan, dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, menjadi kunci utama pengendalian inflasi. Di mana, ada 4 poin kesimpulan dan rencana tindaklanjut. Menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga untuk komoditas yang konsisten menyumbang inflasi, kemudian koordinasi TPID dengan prioritas penerbangan dan maskapai penerbangan, mempercepat pembentukan closed loop hortikultura, dan perluasan MDC khususnya pada kota IHK yang belum menerapkan.

HLM diselenggarakan dalam rangka penguatan ketahanan pangan untuk antisipasi momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dihadiri Anggota Forkopimda Provinsi Sulsel, para Bupati/Walikota se Sulsel, para pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulsel, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Sulsel, para OPD terkait Kabupaten/Kota se Sulsel.

Baca Juga :   Pemprov Sulsel Raih Apresiasi Permohonan Tertinggi DJKI

Diketahui, ada 8 kabupaten/kota IHK di Sulsel. Meliputi Bulukumba, Watampone, Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Makassar, Parepare, dan Palopo. Berdasarkan data BPS Sulsel, inflasi bulanan atau Month to Month (mtm) sebesar 0,15% pada Oktober 2024. Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year (yoy) untuk Sulsel pada Oktober 2024 mencapai 1,53%. Adapun inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) dari Januari hingga Oktober 2024 tercatat sebesar 0,68%.

Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan menjelaskan, diperlukan neraca pangan untuk pemantauan stabilitas pasokan dan mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD). Gerakan Pangan Murah dan MDC perlu ditingkatkan dan diperluas di seluruh kota IHK khususnya menghadapi Nataru.

Untuk upaya pengendalian inflasi, kata dia, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu merencanakan kebijakan subsidi. Kebijakan closed loop hortikultura perlu didorong oleh Kabupaten/Kota.

Menjelang Nataru, Prof Zudan juga menekankan perlunya koordinasi dengan maskapai untuk antisipasi kenaikan permintaan tiket pesawat.

“Terkait pelaksanaan program, Kepala Daerah perlu memperhatikan manajemen risiko, seperti risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi,” pungkasnya.

Editor : Bali Putra