BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — Menjelang Universal Health Coverage yang ditargetkan terwujud tahun 2019 mendatang, upaya BPJS Kesehatan dalam mengedepankan mutu pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), semakin terlihat nyata. Sebagai lini terdepan, performa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pun terus didongkrak. Salah satunya melalui implementasi Kapitasi Berbasis Kompetensi Pelayanan (KBK).
Dalam penerapan KBK, terdapat model reward dan konsekuensi pemenuhan komitmen pelayanan alias kinerja FKTP. Jika kinerjanya optimal, maka FKTP tersebut akan memperoleh tarif kapitasi maksimal. Hal ini merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan demi efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di FKTP.
Hingga Maret 2018, ada 21.893 FKTP yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Dari angka tersebut, sebanyak 17.035 FKTP resmi berkomitmen menerapkan KBK, 8.392 di antaranya adalah FKTP non Puskesmas alias FKTP swasta. Sisanya secara bertahap tengah berproses menerapkan skema tersebut.
“FKTP diharapkan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai gate keeper dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga angka rujukan bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan medis. Efek ke depannya, pembiayaan kesehatan pun jadi makin terkontrol,” ungkap Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady, melalui siaran pers yang diterima Bisnis Sulawesi.
Upaya peningkatan kepuasan peserta JKN-KIS bukan dari segi kualitas saja. Dari sisi kuantitas, BPJS Kesehatan juga gencar memperluas jaringan mitra kerja sama. Tujuannya tak lain adalah agar semua peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang adil dan merata./Nur Rachmat
