BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyerukan pentingnya memastikan uang negara dikelola transparan dan tepat sasaran. Terkait hal itu, ia memandang perlu langkah preventif dengan menempatkan personel Inspektorat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ketegasan itu disampaikan Munafri dihadapan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan tindaklanjut SPI 2024, Kamis (28/08/2025).
Hadir juga Bappenas RI, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Setda Makassar, seluruh kepala SKPD, dan camat se-Kota Makassar.
Dikatakan Munafri, menempatkan personel Inspektorat di setiap SKPD, akan memperkuat fungsi pengawasan dini dan memudahkan proses rekonsiliasi data.
“Saya sampaikan ke inspektorat akan menempatkan satu personel di setiap OPD, yang mengaudit secara berkala,” ujar Munafri.
Ia juga menyoroti pola belanja di SKPD yang tidak seimbang, cenderung membesarkan kegiatan dengan melibatkan vendor atau penyedia jasa secara berlebihan, meski anggaran belanja kecil. Praktik ini, menurutnya, membuka celah terjadi kongkalikong yang ujungnya hanya berbagi keuntungan tanpa memberi relevansi pada kinerja SKPD.
“Untuk itu, dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ, saya meminta agar standar kualitas pekerjaan ditempatkan sebagai prioritas utama,” katanya.
Rekanan yang dipilih harus mampu menghasilkan produk atau layanan berkualitas, sehingga hasil belanja pemerintah tidak hanya selesai secara administratif, juga bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Munafri juga mengingatkan pejabat tidak mudah membuat komitmen di luar pekerjaan resmi. Komitmen tidak jelas sering menjadi penghambat jalannya program karena belum memiliki kepastian hukum maupun anggaran.
Gaya hidup pejabat pun tak luput dari perhatiannya karena menjadi bagian dari integritas. Sikap hidup berlebihan, termasuk dalam penampilan, bisa memberi dampak buruk karena ditiru bawahan.
“Perlu kesederhanaan dalam hal kecil, seperti seragam, Sepatu, agar tidak menimbulkan kesan berkompetisi dalam gaya hidup,” katanya.
Pelaksanaan SPI diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas birokrasi Kota Makassar. Benar-benar mengelola dan menyelamatkan uang negara yang kembali kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban.
Editor : Bali Putra
