BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Hingga 30 September 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) telah melaksanakan 2.261 kegiatan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan mencakup sosialisasi, workshop, pendampingan tematik, serta program inklusi keuangan yang dirancang sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menyebutkan, dari ribuan kali kegiatan yang dilaksanakan, menyasar sebanyak 2.225.891 peserta, yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perempuan, tenaga kerja di berbagai sektor, dan masyarakat umum.
“Cakupan wilayah pelaksanaannya juga sangat luas, menjangkau 112 kabupaten/kota di tiga gugus wilayah (Sulawesi, Maluku dan Papua, red),” sebutnya.
Rangkaian edukasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan pengelolaan keuangan individu dan rumah tangga, mengurangi risiko penggunaan produk ilegal, serta mendorong partisipasi masyarakat terhadap sektor keuangan formal.
“Bagi pelaku UMKM, edukasi dikembangkan dalam bentuk pelatihan kecakapan keuangan yang berorientasi pada peningkatan akses pembiayaan, perencanaan usaha, dan kemampuan menghadapi risiko, sehingga berdampak langsung pada penguatan ekonomi local,” jelas Muchlasin.
Ia menambahkan, selain fungsi edukasi, OJK juga terus memperkuat layanan perlindungan konsumen sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Di mana, hingga 30 September 2025, tercatat 4.217 layanan konsumen telah ditangani. Dari jumlah tersebut, 466 merupakan permintaan informasi, 3.189 pemberian informasi, dan 568 merupakan layanan pengaduan yang memerlukan tindak lanjut.
Distribusi layanan tersebut mencerminkan profil sektor yang paling banyak diakses masyarakat, yaitu 2.012 layanan terkait sektor perbankan, 1.047 layanan perusahaan pembiayaan, 646 layanan fintech, 153 layanan asuransi, 12 layanan pergadaian, serta 3 layanan dana pensiun.
Di luar itu, kata Muchlasin, layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Hingga akhir September 2025 tercatat 48.405 layanan SLIK yang diberikan, baik untuk kepentingan administrasi pembiayaan, verifikasi data calon debitur, maupun keperluan lain yang berkaitan dengan akses keuangan.
“Pelaksanaan edukasi dan layanan konsumen itu, mencerminkan peran aktif OJK memastikan peningkatan literasi keuangan berjalan seiring dengan penguatan perlindungan konsumen,” katanya.
Kombinasi keduanya diharapkan dapat mempersempit kesenjangan literasi dan inklusi keuangan, menekan potensi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional, khususnya di wilayah Sulampua.
Dari sisi perkembangan inklusi keuangan daerah OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK), terus memperkuat upaya mendorong perekonomian daerah melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Melalui kolaborasi ini, berbagai inisiatif dilakukan untuk mendorong akses keuangan yang lebih inklusif, memperluas pembiayaan produktif, serta mendukung pengembangan sektor prioritas di daerah, termasuk UMKM dan ekonomi desa.
“Sinergi tidak hanya mempercepat literasi dan inklusi keuangan, juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal,” tambahnya.
Mengapresiasi kinerja TPAKD memperkuat akses keuangan di daerah, pada ajang TPAKD Award 2025, wilayah Sulawesi berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu TPAKD terbaik tingkat provinsi yang diraih Provinsi Sulawesi Selatan, serta dua penghargaan tingkat kabupaten/kota yang diraih Kabupaten Maros dan Kota Palu.
Sementara itu, untuk wilayah Maluku, Kabupaten Maluku Tengah juga berhasil memperoleh penghargaan atas inisiatif mendorong akses keuangan inklusif di tingkat daerah.
“Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama OJK dan LJK dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif yang mendorong perekonomian daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : Bali Putra
