BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan wacana kembalinya Ujian Nasional (UN). Menurutnya, mekanisme jalur prestasi non-zonasi dalam PPDB membutuhkan pengawasan ketat agar sesuai kemampuan nyata siswa.
Muhyiddin meminta sekolah melakukan asesmen untuk memastikan validitas nilai akademik siswa. Karena menurutnya, ada beberapa kasus dimana nilai akademik siswa tinggi, namun kenyataannya tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya.
“Hal ini menjadi salah satu alasan kami mempertahankan sistem zonasi sebagai pendekatan utama dalam PPDB,” ujar Muhyiddin, Senin (17/12/2024).
Ia menjelaskan, zonasi berperan besar dalam pemerataan pendidikan dan aksesibilitas bagi seluruh siswa. Sistem ini, diakui terbukti mengurangi ketimpangan dan membantu menciptakan pendidikan yang lebih adil di Makassar.
Terkait wacana kembalinya pemberlakuan Ujian Nasional (UN), Muhyiddin menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, ia menekankan bahwa sistem yang akan diterapkan harus relevan dan tidak semata-mata mengandalkan nilai akademik.
“Bukan karena tidak percaya pada nilai akademik, namun, butuh sistem yang adil dan relevan. Zonasi telah membuktikan efektivitasnya dalam membantu pemerataan pendidikan, sedangkan UN harus dievaluasi untuk memastikan tidak hanya menjadi beban administratif bagi siswa dan guru,” jelasnya.
Fokus utama Makassar yakni menciptakan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan sesuai visi pendidikan nasional. Muhyiddin mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengembangkan kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan pendidikan secara umum.
“Sistem zonasi dan evaluasi UN menjadi perhatian penting bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar, dengan harapan dapat terus mendukung visi pemerataan pendidikan dan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah,” pungkasnya.
*/Editor : Bali Putra
