BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kakanwil DJP Sulselbartra), Heri Kuswanto, didampingi jajaran pejabat Kanwil DJP Sulselbartra, melakukan audiensi dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, di Makodam XIV Hasanuddin Makassar, Rabu (30/04/2025)
Audiensi ini merupakan bagian dari upaya Kanwil DJP Sulselbartra menjalin sinergi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi strategis di wilayah Kanwil DJP Sulselbartra, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP di bidang penerimaan negara, pengawasan kepatuhan perpajakan, serta penegakan hukum perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto mengapresiasi dukungan Kodam XIV/Hasanuddin terhadap pelaksanaan tugas DJP di wilayah Sulawesi Selatan.
“Kami menyadari, pelaksanaan tugas DJP, khususnya dalam penegakan hukum perpajakan, tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami ingin mempererat kerja sama yang telah terjalin, terutama dalam menghadapi tantangan pengawasan perpajakan yang semakin kompleks saat ini,” ujar Heri Kuswanto.
Sinergi DJP dengan TNI memiliki nilai strategis, mengingat peran TNI sebagai institusi pertahanan negara yang juga memiliki kepedulian terhadap stabilitas penerimaan negara. Salah satunya melalui pengawasan aktivitas ekonomi dan perpajakan di wilayah teritorialnya. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi nyata antarinstansi pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
Pada kesempatan sama, Heri meminta narasumber kepada Pangdam XIV/Hasanuddin pada kegiatan peningkatan Leadership yang akan digelar Kanwil DJP Sulselbartra. Kegiatan tersebut bertujuan membangun karakter kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik di kalangan pegawai DJP.
Menanggapi hal tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, menyambut baik ajakan sinergi Kanwil DJP Sulselbartra dan menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi. Khususnya dalam upaya mendukung penegakan hukum perpajakan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah.
Pangdam juga menegaskan, peran TNI bukan hanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, juga berkontribusi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah di berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.
“Kami sangat terbuka untuk terus berkolaborasi dengan DJP, karena kami memahami pentingnya peran pajak dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Selain itu, kami juga siap berbagi pengalaman tentang kepemimpinan, karena bagi kami, pemimpin yang baik adalah yang mampu memberikan keteladanan dan membangun semangat pengabdian kepada negara,” ujarnya.
Editor : Bali Putra
