BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel), Rizki Ernadi Wimanda menyatakan, momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri, merupakan momen kritikal yang perlu diantisipasi. Pasalnya, pada momen ini, sejumlah komoditas utama frekuensinya cukup tinggi dalam mendorong kenaikan inflasi di 8 kota IHK di Sulsel.
“Secara historis, periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri menjadi momen kritikal yang perlu diantisipasi. Komoditas beras, tomat, cabai merah, bawang merah dan angkutan udara menjadi komoditas utama yang frekuensinya cukup tinggi dalam mendorong kenaikan inflasi di 8 kota IHK di Sulsel,” ujar Rizki usai pertemuan Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel bersama
24 TPID Kab/Kota se-SuIsel, Kamis (06/03/2025).
Pertemuan yang berllangsung di Kantor Gubernur Sulsel, dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, 16 Bupati/WaIikota, 6 Wakil Bupati dan Perwakilan Forkopimda. Kegiatan bertujuan membahas strategi pengendalian inflasi pada periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri di Sulsel.
Berdasarkan rilis BPS, Sulsel mengalami deflasi pada dua bulan pertama (Januari dan Februari) 2025. Terutama didorong penurunan tarif listrik 50 persen. Meski demikian kenaikan harga pangan pada periode Ramadan dan Idul Fitri perlu mendapat perhatian seperti aneka cabai, minyak goreng, bawang putih, gula pasir, dan daging ayam ras.
Kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi 13-14 persen selama masa angkutan lebaran 2025, diakui menjadi optimisme dalam menjaga stabilisasi inflasi. Sehingga peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dapat difokuskan untuk pengendalian harga pangan strategis.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan 3 garis besar rekomendasi pengendalian inflasi. Peningkatan pasokan dan ketahanan pangan di sisi hulu, mewujudkan keterjangkauan harga dan efisiensi distribusi di sisi hilir, serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan antarstakeholder.
Untuk mendorong peningkatan pasokan pangan, Pemprov Sulsel melanjutkan program mandiri benih 2025 dalam upaya mendukung penyediaan bibit unggul. Seiring dengan itu, Kepala Daerah di seluruh Kab/kota didorong mempercepat penyampaian data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) penerima bantuan, serta mengoptimalkan program peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dengan memanfaatkan Iahan potensial yang tersedia.
Selain itu, Bulog juga didorong meningkatkan penyerapan gabah petani pada periode panen raya Maret-ApriI 2025, dengan mengoptimalkan gudang-gudang di Sulsel. Di isi infrastruktur pendukung, Pemprov Sulsel fokus pada perbaikan jaringan irigasi serta jalan produksi untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pangan.
“Sebagai langkah inovatif meningkatkan produktivitas pangan, Pemprov Sulsel mendorong gerakan tanam cabai di sekolah dan Iahan kosong,” ujar Andi Sudirman.
Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap ketahanan pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar.
Sebagai upaya mengendalikan harga bahan pokok selama periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh Kab/kota. Program ini melibatkan Bulog serta distributor pangan lokal untuk menyediakan kebutuhan pangan strategis dengan harga terjangkau. Selain itu Pemerintah Kab/kota dihimbau aktif dalam memantau kecukupan stok pangan, serta melakukan langkah antisipatif dan korektif apabila ditemukan potensi defisit pasokan yang dapat menyebabkan kenaikan harga.
Kerja sama antardaerah perlu diperkuat, dengan melibatkan petani champion khususnya di wilayah sentra hortikultura (Enrekang dan Wajo) dengan memanfaatkan neraca pangan digital sebagai referensi surplus-defisit di masing-masing daerah.
Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Antar Stakeholders.
Sebagai langkah penguatan, Gubernur Sulsel akan melakukan koordinasi rutin yang melibatkan kepala daerah di 24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebijakan Asta Cita dan Ketahanan Pangan dapat diwujudkan di Sulawesi Selatan.
Melalui berbagai langkah strategis ini, TPID Se-Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus bersinergi mewujudkan stabilitas inflasi dengan mengacu kepada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi kebijakan yang efektif.
Editor : Bali Putra
