BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan (Sulsel) tetap terjaga, dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR. Namun, tingginya ketergantungan pada dana pusat menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sulsel, Wibawa Pram Sihombing saat merilis kinerja APBN regional Sulsel periode hingga 30 September 2025 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (29/10/2025).
Dikatakan, Belanja Negara terealisasi Rp36,92 triliun atau 67,01 persen dari pagu. Belanja pemerintah pusat terserap dominan untuk belanja pegawai dan belanja barang, mencerminkan fokus pada penguatan layanan publik dan dukungan aktivitas pemerintahan.
Transfer ke Daerah mencapai Rp23,39 triliun atau 74,11 persen dari total pendapatan daerah (APBD), menunjukkan kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Penyaluran KUR mencapai Rp12,20 triliun didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar di Kabupaten Bone. Program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Dari sisi Pendapatan Negara, tercapai Rp10,51 triliun atau 62,47 persen target, didominasi penerimaan perpajakan (PPh dan PPN Rp6,64 triliun), kemudian Penerimaan nengara Bukan Pajak (PNBP) mayoritas dari BLU menyumbang Rp2,00 triliun, dan PNBP Lainnya sebesar Rp936,9 miliar.
“Meskipun terbilang berat, kinerja penerimaan menunjukkan capaian yang cukup solid,’ sebutnya.
Sementara itu, secara terinci, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Supendi menjelaskan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Sulsel hingga 30 September 2025 mencapai Rp13,5 triliun atau 57,49 persen dari pagu Rp23,5 triliun.
“Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi,” ujarnya.
Hingga 30 September 2025, Pemerintah Pusat merealisasikan Belanja Pegawai Rp8,1 triliun dari pagu Rp10,6 triliun untuk gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Guru/Dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Adapun Belanja Barang terealisasi Rp4,5 triliun dari pagu Rp9,4 triliun, yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 763 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel.
Untuk Belanja Modal, terealisasi Rp839,1 miliar dari pagu Rp2,8 triliun yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri, Wajo, Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian, Sarana dan Prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.
Selain itu, Belanja Bansos berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi Rp78,7 miliar dari pagu Rp94,5 miliar kepada 5 ribu penerima pada 11 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD), terealisasi Rp23,4 triliun atau 74,11 persen dari pagu Rp31,6 triliun. Belanja TKD utamanya dipengaruhi realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Rp16,6 triliun, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp4,4 triliun, Dana Desa Rp1,6 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp604,9 miliar, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp123,8 miliar.
“Belanja TKD digunakan untuk pembangunan perpustakaan manurung Luwu Timur menggunakan dana desa, pembangunan puskesmas Doi-Doi, Barru, rehabilitasi ruang kelas TK Pekkabata, Pinrang dan rekonstruksi jalan samping dolog, Parepare menggunakan DAK fisik,” ujar Supendi.
Dari sisi penerimaan pajak, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra), YFR. Hermiyana menjelaskan, kinerja penerimaan pajak di Sulsel hingga 30 September 2025 mencapai Rp7,30 triliun atau 55,01 persen dari target 2025 sebesar Rp13,27 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari PPh Rp3,42 triliun, PPN Rp3,21 triliun, PBB Rp61,17 miliar, dan Pajak Lainnya Rp600 miliar.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw menyebutkan, realisasi hingga 30 September 2025 sebesar Rp271 miliar atau 77,16 persen dari target yang ditetapkan Rp351,5 miliar. Terdiri dari Bea Masuk Rp162,9 miliar, Bea Keluar Rp45,9 miliar, dan Cukai sebesar Rp62,3 miliar.
Bali Putra
