BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan terjaga, mendukung program prioritas nasional dan menjadi katalis pertumbuhan. Pendapatan Negara tercapai Rp8,88 triliun (53,1 persen target) dan Belanja Negara terealisasi Rp32,67 triliun (58,7 persen pagu).
Hal itu terungkap saat konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel0 untuk merilis kinerja APBN regional Sulsel periode hingga 31 Agustus 202 secara daring, Senin (29/09/2025).
Hadir memberi keterangan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Supendi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Djaka Kusmartata, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbartra, YFR Hermiyana
Dari sisi penerimaan negara dari pajak, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, YFR Hermiyana menyebutkan, kinerja penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp6,5 triliun atau 48,98 persen dari target 2025 sebesar Rp13,3 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari PPh sebesar Rp2,9 tiliun, PPN sebesar Rp2,7 triliun, PBB sebesar Rp52,9 miliar, dan Pajak Lainnya Rp546 miliar.
Dari sisi Kepabeanan & Cukai, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Djaka Kusmartata menyatakan, realisasi hingga 31 Agustus 2025 sebesar Rp233 miliar atau 66,29 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp351,5 miliar. Terdiri dari Bea Masuk Rp136,8 miliar, Bea Keluar Rp44 miliar, dan Cukai Rp52,6 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,4 triliun atau 77,42 persen dari target Rp3,1 triliun. Berasal dari PNBP BLU Rp1,6 triliun, dan PNBP Lainnya Rp830,5 miliar.
Belanja Negara
Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Kepala Kanwil DJPb, Supendi menyebutkan, BPP Sulsel mencapai Rp11,7 Triliun atau 52,46 persen dari pagu Rp22,7 triliun. Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.
Dikatakan, hingga 31 Agustus 2025, Pemerintah Pusat merealisasikan Belanja Pegawai Rp7,2 triliun dari pagu Rp10,5 triliun untuk gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu guru/dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Belanja Barang terealisasi Rp9,4 triliun dari pagu Rp9,4 triliun yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 763 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel.
“Untuk Belanja Modal terealisasi Rp586,8 miliar dari pagu Rp2,7 triliun yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri, Wajo, Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian, Sarana dan Prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin,” jelas Supendi.
Selain itu, Belanja Bansos berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi Rp63 miliar dari pagu Rp94,1 miliar kepada 5 ribu penerima pada 11 kabupaten/kota di Sulsel.
Belanja Transfer Ke Daerah
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) Sulsel terealisasi Rp21,0 triliun atau 63,83 persen dari pagu Rp32,9 triliun. Belanja TKD utamanya dipengaruhi realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Rp14,7 triliun, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp4,1 triliun, Dana Desa Rp1,5 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp531,7 mIliar, dan Dana Insentif Fiskal Rp120,3 miliar.
Belanja TKD digunakan untuk pengembangan Wisata Mancing Desa Bulu Cindea (menggunakan Dana Desa), rehabilitasi Ruang Kelas SMP 3 Majauleng, Wajo, Pembangunan Pustu Bonto Samaturue dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Anggalencengangnge (menggunakan DAK Fisik).
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel yang juga Kepala Kanwil DJK, Pram Sihombing menyebutkan, Belanja Pemerintah, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun TKD digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Umum, Pendidikan, Ketertiban dan Keamanan, Pertahanan, Ekonomi, Kesehatan, Agama, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, dan Perlindungan Sosial.
Hasil Uang Pajak, digunakan untuk pengembangan proyek Kereta Api Makassar – Parepare, Bandara Sultan Hasanuddin, Flyover Tompo Ladang, Irigasi Baliase Luwu Utara, Bendungan Karalloe Gowa, Bendungan Pamukkulu Takalar, dan Bendungan Paselloreng Wajo.
Selain dari Pajak, beberapa proyek juga dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seperti Asrama Haji Makassar, Gedung Lab. Terpadu IAIN Parepare, dan Penyidik PNS dan Pengawas, Hutan dan Urusan Terpadu (PLHUT) Kementerian Agama Barru.
Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah
Menurutnya, pemerintah telah menyalurkan Rp1,73 triliun untuk Tunjangan Profesi Guru kepada 72.021 guru. Selain itu, tersalurkan Rp1,62 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebanyak 12.949 Unit. Koperasi Merah Putih juga telah terbentuk 3.059 koperasi, yang mana setiap desa/kelurahan telah memiliki 1 Koperasi Merah Putih.
Belanja pemerintah juga disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp10,76 triliun kepada 186.792 debitur di bidang Pertanian (Rp5,31 triliun), Perdagangan (Rp3,45 triliun), dan Jasa Rp794 miliar, serta sektor lainnya (Rp1,25 triliun).
Untuk program Makan Bergizi Gratis, telah disalurkan Rp258 miliar untuk 299.972 penerima manfaat pada 90 SPPG dan 731 sekolah.
Editor : Bali Putra
