BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Memperkuat komitmen mencapai target penerimaan pajak 2025, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) menggelar pembekalan pencapaian penerimaan 2025, Kamis (15/05/2025). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6, Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Makassar, menghadirkan Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno dan Prof. Hamid Awaluddin.
Pembekalan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil DJP Sulselbartra menjalin sinergi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi strategis di wilayah Kanwil DJP Sulselbartra, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dirjen Pajak di bidang penerimaan negara, pengawasan kepatuhan perpajakan, serta penegakan hukum perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto menekankan pentingnya kolaborasi dan nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugas. Dengan semangat kedisiplinan ala militer, diharapkan mampu membangun budaya kerja yang tangguh, terutama dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum perpajakan.
Pembekalan ini menegaskan komitmen Kanwil DJP Sulselbartra dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kepemimpinan yang transformatif, pelayanan yang humanis, dan tata kelola yang akuntabel.
“Pajak bukan sekadar angka, tapi nyawa bagi keberlangsungan bangsa. Dengan kerja kolektif, kita pastikan kontribusi ini bermakna bagi kedaulatan negara,” ungkap Heri Kuswanto.
Menanggapi hal tersebut, Pangdam Mayjen TNI Windiyatno berbagi prinsip kepemimpinan yang relevan bagi aparatur pajak. Menurutnya, pemimpin sejati adalah yang turun langsung, memahami dinamika tim, dan memberikan solusi di saat sulit.
“Pemimpin tidak boleh eksklusif. Ia harus berada di tengah anak buah, menjadi teladan dalam pola pikir dan tindakan, serta rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar,” ujar Windiyatno.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dan kerja tim yang solid. Dalam tim yang kuat, katanya, tidak ada ruang untuk saling menjatuhkan. “Yang ada adalah saling menguatkan, berbagi informasi, dan bersama-sama mencari Solusi,” jelasnya.
Sementara Hamid Awaluddin memaparkan tantangan utama dalam dunia perpajakan, yakni rendahnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas administrasi. “Kita sering terjebak dalam persepsi bahwa pajak adalah beban. Padahal, seharusnya pajak dilihat sebagai kontribusi dan memastikan pemerintah bekerja dengan benar,” katanya.
Beliau mencontohkan negara-negara Skandinavia, di mana tingkat kebahagiaan masyarakat tinggi meski tarif pajaknya besar. “Masyarakat di sana tidak protes karena mereka melihat hasil pajaknya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kuncinya. Kita harus meniru itu,” tambahnya.
Hamid Awaluddin juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan pajak. “Jika ada wajib pajak yang kelebihan bayar, segera proses pengembaliannya. Ini membangun trust. Jangan sampai mereka merasa diperas, tapi dilayani,” sebutnya.
Editor : Bali Putra
