BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (BI Sulsel), Rizki Ernadi Wimanda hadir dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang digelar Pemprov Sulsel di aula Kantor Gubernur, Rabu (28/05/2025).
Dalam HLM yang digelar untuk koordinasi pengendalian inflasi selama periode Idul Adha 2025 dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran, Rizki memaparkan perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) dan pendalaman tantangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Dikatakan Rizki, dalam rangka mendukung akselerasi implementasi ETPD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan PAD, TP2DD se-Sulsel menetapkan beberapa strategi utama, diantaranya penguatan digitalisasi oleh pemerintah kabupaten/kota melalui HLM TP2DD yang nantinya menjadi poin dalam penilaian TP2DD. Kemudian,
menyusun roadmap (peta jalan) ETPD 2026 – 2030 tingkat provinsi, Kota dan Kabupaten, sebagai tindaklanjut berakhirnya roadmap ETPD 2021 – 2025.
Menyiapkan perangkat dan ketentuan pendukung dalam rangka implementasi ETPD, dan mendorong semua Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai role model (contoh) dengan mempunyai mobile banking BPD Sulselbar dan menggunakan QRIS, serta memasang QRIS di lingkungan Pemda seperti di masjid, kantin, dan koperasi.
Juga mempercepat penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh wilayah Sulsel.
“Termasuk mengimplementasi berbagai model bisnis digitalisasi sesuai kondisi daerah masing-masing, seperti parkir, sampah, air, pasar, terminal, pariwisata, dan rumah ibadah. Yang terpenting, memperbanyak frekuensi transaksi elektronik hingga ke tingkat desa oleh Bank Sulselbar sebagai bank rekening kas umum,” katanya.
Dari sisi upaya antisipasi lonjakan harga pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2025, TPID se-Sulsel menetapkan beberapa strategi utama, yakni melaksanakan Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak dengan berfokus pada komoditas penyumbang inflasi, seperti cabai, bawang merah, ikan-ikan, dan minyak goreng untuk mendukung stabilisasi harga pada HBKN Idul Adha 2025 wilayah pemukiman.
Melaksanakan perluasan jenis komoditi pada program mandiri benih, mencakup hortikultura (Cabai, Bawang, Tomat) serta bantuan bibit ikan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan. Pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), berkoordinasi dengan OPD terkait.
Melakukan updating data neraca pangan secara konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten/kota, untuk kemudian dijadikan acuan bupati/walikota dalam menyusun kebijakan pengendalian pasokan dan stabilitas harga.
Mengkaji pembentukan BUMD Pangan sebagai off taker dari petani champion yang ada di masing-masing kabupaten/kota, serta memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, memantau distribusi pangan keluar daerah, serta mewaspadai praktek penimbunan di tiap daerah.
Sementara itu, HLM TPID dan TP2DD dipimpin Wagub Sulsel, Fatmawati Rusdi yang sekaligus memberi arahan strategis antisipasi inflasi menjelang HBKN Idul Adha dan akselerasi ETPD. Selain KPw BI Sulsel, HLM juga dihadiri Ketua DPRD Sulsel, Forkopimda Sulsel, bupati/walikota se-Sulsel, kepala OPD terkait, dan pimpinan lembaga vertikal, seperti OJK, Bulog, dan BPS.
Wagub meminta TPID dan TP2DD bergerak cepat menghadapi potensi kenaikan harga yang berdampak pada inflasi, jelang Idul Adha 2025. Inflasi Sulsel per April 2025 tercatat 1,91 (mtm) dan 2,28 persen (yoy). Masih dalam rentang target nasional, namun trennya terus meningkat dan harus diwaspadai.
“Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran. Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi nyata,” sebutnya.
Editor : Bali Putra
