BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar dilirik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendapatkan proyek strategis pengelolaan sampah, “Indonesia Sustainable Waste Management Program (ISWMP). Sebuah program inisiatif nasional untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di kota-kota besar dan kawasan industri.
Program yang telah digulirkan sejak beberapa waktu lalu, bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyambut baik hal tersebut. Ia mengatakan, TPA di Makassar saat ini mengalami penumpukan. Sehingga mendesak untuk segera ditangani dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.
“Yang bisa mengatasi persoalan penumpukan di TPA, harus dikelola secara efektif,” ujar Munafri saat bertemu perwakilan Kementerian PU, Kamis (25/05/2025).
Munafri juga menyampaikan, ada delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar, yang saat ini dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi.
Sementara melalui Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian PU, Komang Raka menjelaskan, terdapat program pengelolaan sampah berskala besar yang telah lama berjalan namun belum sepenuhnya tersentuh oleh sejumlah kota besar, termasuk Makassar.
“Di Kementerian sendiri ada program yang sebenarnya sudah berjalan sejak lama, tapi belum tersentuh. Padahal ini diperuntukkan bagi kota-kota besar,” ujarnya.
Dalam program ini, sistem pengolahan sampah dirancang untuk mampu menangani 100 ton per hari, dengan nilai investasi yang bisa mencapai Rp100 miliar.
“Diharapkan dalam satu tahun, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan program ini. Baik dari sisi pendanaan besar maupun pengelolaan pascapembangunannya,” jelas Komang.
Program ini memiliki persyaratan khusus bagi kabupaten dan kota, terutama kota industri dan kota besar yang mampu menyediakan di lokasi Pengolahan Sampah Terpadu (PTST).
Secara garis besar, sistem ini menghasilkan residu maksimal hanya 12 persen dari total sampah yang diolah. Opsi teknologinya sangat bebas. Bisa berupa briket, bahan bakar minyak, hingga mobil daur ulang. Bahkan secara teknologi, residu nol persen sangat memungkinkan.
“Namun, angka 12 persen itu merupakan hasil negosiasi karena kemungkinan mengandung limbah B3 atau limbah medis,” jelasnya.
Hingga kini, sejumlah daerah seperti Depok, Bandung, Indramayu, Bali, dan Padang telah, mendapatkan bantuan minimal Rp100 miliar untuk implementasi program ini.
Untuk Makassar, jatah program tersebut akan segera dikoordinasikan dengan Balai Wilayah.”Pada saat itu nanti, kita akan bersama-sama melihat kondisi dan kebutuhannya secara langsung,” tandasnya.
Editor : Bali Putra
