BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual, Selasa (02/09/2025).
Rakor digelar Kemendagri untuk membahas perkembangan situasi terkini serta strategi pengendalian inflasi 2025. Rapat dipimpin langsung Mendagri, Tito Karnavian, bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, juga kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Kami memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat terlindungi dari gejolak harga,” ujar Munafri.
Pemkot Makassar melalui TPID memaksimalkan program strategis, termasuk operasi pasar, dukungan pada sektor pertanian, serta digitalisasi distribusi pangan.
“Fokus utama kami, menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga wajar,” tegasnya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, inflasi Agustus 2025 ada di angka 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya 2,37 persen.
” Faktor utamanya, terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan yang cukup serta intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah dan langkah lain,” ujar Tito.
Meski secara umum inflasi terkendali, Tito mengingatkan masih ada beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan menegaskan, produksi pangan nasional 2025 diperkirakan surplus hingga 3 juta ton. Hingga September, produksi beras mencapai lebih dari 28 juta ton, dengan tambahan 2,6 juta ton di Oktober.
“Sampai akhir tahun total produksi diperkirakan 33,5 juta ton, sementara kebutuhan sekitar 30 juta ton. Artinya, akan surplus 3 juta ton,” ujarnya.
Pada 2025, pemerintah tidak mengimpor beras. Padahal tahun lalu impor masih cukup besar, sekitar 3,8 juta ton.
Zulkifli jmengakui harga beras di pasar mengalami penyesuaian. Harga eceran yang semula Rp12.500 per kilogram, kini Rp13.500 per kilogram. Hal itu terkait kenaikan harga gabah di tingkat petani yang mencapai Rp6.500 per kilogram.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 18,3 juta warga miskin dan miskin ekstrem, dengan nilai Rp10.000 per bulan selama dua bulan.
Selain itu, Bulog menyiapkan program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual lebih murah, Rp12.500 per kilogram, agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjangkau. Percepatan penyaluran SPHP harus dilakukan, terutama di pasar tradisional.
Editor : Bali Putra
