BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Rencana kerjasama PT Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk proyek tambang emas berskala besar menggunakan metode Open Pit di wilayah Luwu, mendapat perhatian serius Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman.
Ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan dan ketimpangan yang ditimbulkan proyek yang disebut-sebut akan membentuk kubangan raksasa layaknya tambang Freeport di Timika, Papua.
“Kami akan bersurat ke Presiden untuk meminta evaluasi ulang izin tambang di Luwu,” kata Andi Sudirman, Senin (14/4/2025).
Pertama terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya, mengingat ini menyangkut masa depan lingkungan, apalagi menggunakan metode Open Pit, juga menyangkut kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini juga tidak sesuai arahan Presiden terkait kekayaan alam lokal wajib dikelola pengusaha lokal, bukan perusahaan Jakarta, apalagi asing” tegasnya.
Kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat. Namun, sebagai kepala daerah, Andi Sudirman merasa perlu menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat Sulsel terkait dampak jangka panjang dari aktivitas tambang berskala besar tersebut.
“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini. Perusahaan luar yang menikmati, lokal yang menderita baik ekonomi maupun isu lingkungan. Jangan sampai Luwu mengalami hal yang sama,” urainya.
Saat ini saja, katanya, sudah jadi langganan banjir. Pengelolaan dari luar akan menimbulkan ketimpangan serta kurang berpikir terkait keselamatan lokal apalagi kesejahteraan warga.
“Yang menikmati bukan orang lokal, hanya menerima dampak serta penderitaan. Ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai perusahaan lokal. Jika lokal tentu ikatan dengan warga sekitar, ekonomi serta isu lingkungan bisa lebih diperhatikan” tambahnya.
Andi Sudirman juga menyinggung persoalan banjir yang masih rutin melanda sejumlah wilayah di Luwu. Menurutnya, pembukaan lahan baik secara legal maupun ilegal telah memperparah kondisi lingkungan dan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil, terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai hingga pemukiman puluhan kilometer.
“Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta Presiden mempertimbangkan ulang,” tegasnya.
Editor : Bali Putra
