BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, serikat buruh, dan pelaku industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Selatan 2025 di Gedung PGIW, Makassar, Sabtu (18/10/2025).
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar sangat terbuka membangun komunikasi dan kolaborasi dengan organisasi pekerja maupun serikat buruh.
Berbagai fasilitasi telah diberikan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperhatikan hak-hak pekerja.
“Termasuk memberikan pendampingan saat terjadi persoalan ketenagakerjaan. Kami ingin hubungan pemerintah dan buruh terus berjalan baik dan produktif,” katanya.
Pada kesempatan itu, Munafri juga menyebutkan, sebanyak 263.903 pekerja atau sekitar 52 persen, di Kota Makassar sudah terlindungi, dan 6.190 perusahaan telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial.
“Puluhan ribu pekerja rentan telah dijamin melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang didanai APBD Kota Makassar. Mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” tambahnya.
Menurut Munafri, keberadaan buruh merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Sehingga hubungan tripartit antara pemerintah, pelaku usaha, dan buruh harus dijaga dalam semangat mutualisme.
Editor : Bali Putra
