November, Inflasi Gabungan Lima Kota di Sulsel Capai 6%

101
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi pada konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan secara online, Selasa (27/12/202).

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – November 2022, terjadi inflasi year on year (yoy) gabungan lima kota di Sulawesi Selatan (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo) sebesar 6,00% dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 113,34.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi pada konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan secara online, Selasa (27/12/202). Konferensi pers digelar untuk merilis kinerja APBN regional Sulsel periode hingga November 2022.

Dikatakan Supendi, dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar 7,11% dengan IHK sebesar 115,15 dan inflasi yoy terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,34% dengan IHK sebesar 112,96.

Beberapa komponen yang turut andil menyumbang inflasi (yoy) diantaranya bensin (0,956), angkutan udara (0,526), telur ayam ras (0,197), minyak goreng (0,176) dan rokok kretek filter (0,168).

Terkait perkembangan ekonomi regional, Supendi menyebutkan, resiko saat ini bergeser dari pandemi ke tekanan ekonomi global. Inflasi global melonjak akibat gangguan supply (supply disruption) karena pandemi dan perang, dikombinasi dengan excessive stimulus fiscal dan moneter sebelum dan selama pandemi di negara maju.

Pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, capital outflow, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (cost of fund).

Kemudian banyak negara memiliki rasio utang sangat tinggi diatas 60-100% PDB, biaya utang dan revolving (refinancing) risks naik tajam, dan potensi default pada lebih dari 60 negara melonjak, sehingga hal-hal ini menyebabkan potensi krisis utang global.

“Pelemahan ekonomi global disertai inflasi tinggi merupakan kombinasi yang sangat berbahaya dan rumit secara kebijakan ekonomi,” katanya.

Baca Juga :   Bantu Warga, GMTD Gelar Pasar Beras Murah

Bali Putra