BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan Peningkatan Kinerja Layanan Pengaduan melalui kanal SP4N-LAPOR, di Ruang Sipakatau, Kamis (08/05/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Kinerja Layanan Pengaduan Pemerintah Kota Makassar Wujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.” Dihadiri Tim Asistensi Kemendagri RI, Admin SP4N-LAPOR nasional, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik (Humas dan IKP) Diskominfo Makassar, serta seluruh admin SP4N-LAPOR dari OPD lingkup Pemkot Makassar.
Kegiatan dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Makassar, Irwan Bangsawan. Irwan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
“Layanan publik yang baik adalah layanan yang responsif, cepat, dan akuntabel terhadap setiap pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci utama,” ujarnya.
Irwan berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh OPD dalam mewujudkan sistem pengaduan yang terpercaya, inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan layanan publik di Kota Makassar.
Sementara itu, Tim Asistensi Kemendagri RI, Rega Tadeak Hakim, yang hadir sebagai narasumber utama memaparkan pentingnya implementasi Permendagri 8/2023 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pada kesempatan ini, Rega juga mengapresiasi capaian pengelolaan pengaduan khususnya mwlalui SP4N-LAPOR yang dinilainya sudah sangat baik.
“Makassar telah menyelesaikan 165 laporan pengaduan sepanjang 2024 dengan tingkat penyelesaian 100 persen. Rata-rata waktu respon tidak melebihi 14 hari kerja. Ini capaian yang luar biasa,” katanya.
Namun demikian, Rega mengingatkan, kualitas layanan pengaduan tidak hanya diukur dari kecepatan, juga dari keakuratan solusi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem.
“Makassar menjadi salah satu kota dengan jumlah pengaduan tertinggi di Sulawesi Selatan. Tapi itu justru pertanda baik, karena masyarakat merasa kanal aduannya efektif dan didengar,” ujar Rega.
Jumlah pengaduan di Kota Makassar masih tergolong rendah jika dibandingkan total jumlah penduduk. Ini menandakan perlunya edukasi publik dan peningkatan literasi masyarakat tentang kanal pengaduan SP4N-LAPOR.
Untuk itu, Rega memberikan catatan kepada Diskominfo Makassar sebagai leading sector untuk terus memassifkan sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR ke masyarakat luas.
Kepala Bidang Humas dan IKP Diskominfo Makassar, Isnaniah Nurdin, mengakui, tantangan utama saat ini yakni masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan SP4N-LAPOR sebagai saluran pengaduan resmi.
“Selain itu, kami juga masih menemukan keberadaan sejumlah kanal aduan lokal di berbagai OPD yang belum terintegrasi ke dalam sistem nasional,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Isnaniah menyebutkan beberapa langkah strategis yang tengah disiapkan, antara lain edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, integrasi kanal lokal ke SP4N-LAPOR, serta penguatan kapasitas SDM pengelola layanan pengaduan.
Lebih lanjut, Isnaniah menyampaikan tiga rekomendasi utama: peningkatan kolaborasi lintas sektor, pengintegrasian kanal pengaduan lokal ke SP4N-LAPOR, serta peningkatan literasi masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan publik secara masif.
“Langkah ini sejalan dengan semangat Permendagri Nomor 8 Tahun 2023, diharapkan SP4N-LAPOR dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik transparansi dan akuntabilitas di Kota Makassar,” katanya.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab antara narasumber dan admin SP4N-LAPOR dalam upaya mewujudkan tata kelola pengaduan yang lebih baik.
Editor : Bali Putra
