BISNISSULAWESI.COM, MAMUJU – Dalam upaya memperkuat sinergi dan optimalisasi pertukaran data perpajakan dengan pemerintah daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) yang telah terjalin antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Provinsi Sulbar. Fokus utama pertemuan ini adalah memperkuat kerja sama melalui pemanfaatan dan pertukaran data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis di Sulbar.
Kanwil DJP Sulselbartra berdiskusi dengan jajaran BPKPD dan perwakilan dari OPD terkait, diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra Sumin menyampaikan pentingnya keberlanjutan sinergi dan keterbukaan data antar instansi.
“Pertukaran data yang akurat dan tepat menjadi fondasi dalam optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung keberlanjutan kerja sama ini,” ujar Sumin.
Sementara itu, Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Sulselbartra Achmad Rifa’i menekankan pentingnya kualitas data dari masing-masing OPD untuk memperkuat basis data perpajakan.
“Pemanfaatan data dari OPD sangat krusial dalam mengidentifikasi potensi pajak secara lebih tepat. Kolaborasi seperti ini bukan hanya tentang meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga membangun sistem fiskal yang lebih transparan dan adil bagi masyarakat,” ungkap Rifai.
Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar, Nuruddin Rahman, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Kanwil DJP Sulselbartra dan menyambut baik langkah-langkah konkret menuju integrasi data yang lebih menyeluruh.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan daerah sangat erat kaitannya dengan integrasi data lintas instansi. BPKPD siap mendukung dan memfasilitasi percepatan implementasi PKS OP4D, termasuk mendorong keterlibatan aktif OPD terkait. Semangat kolaboratif ini akan menjadi kunci keberhasilan bersama,” tegas Nuruddin.
Selain bertemu dengan jajaran Pemprov Sulbar, Kanwil DJP Sulselbartra didampingi KPP Pratama Mamuju juga memanfaatkan kunjungan ini untuk berdiskusi langsung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju. Pertemuan ini membahas secara khusus rencana perpanjangan PKS OP4D antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang sebelumnya telah berjalan efektif. Pembaruan kerja sama ini menjadi penting dalam rangka menjaga keberlanjutan pertukaran data dan sinergi pengawasan pajak pusat dan daerah.
Diskusi dengan BPKAD Mamuju juga mencakup langkah-langkah teknis pemanfaatan data potensi, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta strategi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ke depan.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil DJP Sulselbartra untuk terus meningkatkan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kemandirian daerah melalui peningkatan penerimaan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan data, dan koordinasi yang intensif, diharapkan kerja sama antara DJP dan pemerintah daerah tidak hanya berjalan formal, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini menandai komitmen kuat dari seluruh pihak untuk menjadikan perpajakan sebagai pilar pembangunan nasional dan daerah. Dengan koordinasi yang semakin erat, optimalisasi pajak akan dapat diwujudkan secara lebih efisien dan tepat sasaran, memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
