BISNISSULAWESI.COM, PANGKAJENE – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) penggunaan aplikasi Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi para bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidenreng Rappang, Sidrap, Selasa (29/07/2025).
Sebanyak 77 perwakilan OPD mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi teknis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara elektronik menggunakan aplikasi Coretax DJP. Aplikasi sistem digital yang mendukung proses pelaporan, penyetoran, dan pelacakan pajak oleh bendahara pemerintah.
Kegiatan dibuka Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sidrap, Sahabuddin. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak daerah.
“Sepanjang 2025, kami sering menemukan perbedaan pandangan antara bendahara terkait pemotongan pajak melalui aplikasi Coretax. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mengajukan permintaan bimtek ke KPP Parepare agar para bendahara mendapat pemahaman yang seragam,” ujar Sahabuddin.
Materi bimtek disampaikan penyuluh pajak dari KPP Pratama Parepare, Jumiaty dan Muhammad Abid Fauzan Y. Peserta dibekali pemahaman mengenai kewajiban perpajakan bendahara OPD serta pendampingan teknis mengenai fitur-fitur utama dalam Coretax, seperti pembuatan bukti potong, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, hingga pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak.
“Pada dasarnya, bendahara OPD memiliki tiga kewajiban utama: membuat bukti potong, menyampaikan SPT Masa setiap bulan, dan menyetorkan pajak ke kas negara. Semuanya dapat dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP,” jelas Fauzan.
Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Sumin, mengapresiasi sinergi DJP dengan Pemkab Sidrap dalam mendukung transformasi digital perpajakan di sektor pemerintahan daerah.
“Kolaborasi ini mencerminkan semangat bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan patuh terhadap ketentuan perpajakan. Kami mendorong agar kegiatan seperti ini berkelanjutan dan menjangkau seluruh daerah,” ujar Sumin.
Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Parepare dan KP2KP Sidrap berharap pelaksanaan kewajiban perpajakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidrap dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan akuntabel. Sinergi antara instansi vertikal DJP dan OPD diharapkan terus terjalin dalam mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan di daerah.
Editor : Bali Putra
