Pembimas Hindu Dorong  Wanita Hindu Sulsel Jadi Anggota Legislatif

1246
Peembimas Hindu Kanwil Kemenag Sulsel, Simon Kendek Paranta (Paling Depan) saat hadir pada pembukaan Musprov III WHDI Sulsel di Harper Preintis Makassar, Sabtu (2/9/2023). POTO : SUTEJA PUTRA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementrian Agama Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenag Sulsel), Simon Kendek Paranta mendorong wanita Hindu Sulsel menjadi anggota legislatif.  Adanya perwakilan di parlemen, diyakini akan membawa perubahan berarti bagi pengembangan sumber daya manusia Hindu, khususnya perempuan Hindu.

Dorongan itu, disampaikan Simon Kendek Paranta saat memberi sambutan pada pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) III Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Sulsel di Hotel Harper Perintis Makassar, Sabtu (2/9/2023).

Dikatakan pembimas Hindu asli Toraja, dirinya siap menjadi ketua tim untuk mensukseskan jika ada wanita Hindu yang siap maju menjadi calon legisltaif.

“Ini menjadi tanggungjawab bersama, bagaimana melihat potensi wanita Hindu untuk bisa maju ke parlemen. Karena perhitungan di atas kertas, jika masyarakat Hindu di Sulsel kompak, bukan hal yang sulit untuk menempatkan minimal satu perwakilan di DPRD provinsi,” ujarnya.

Diakui, hubungan masyarakat Hindu, khususnya wanita Hindu dengan pemerintah di Sulawesi Selatan, selama ini terjalin sangat baik. Perhatian pemerintah juga trgolong baik.

“Tetapi, jika ada keterwakilan, pasti akan jauh lebih baik dan lebih mudah,”  seebut Simon.

Terkait Musprov III WHDI Sulsel, Simon menyatakan sebagaimana lazimnya lembaga Hindu yang selalu memberikan kesempatan kepada pengurusnya untuk mengabdi dua periode. Bgitu juga harapannya terhadap WHDI, di mana ketua WHDI periode 2018 – 2025, Dorce Bandaso bisa melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua (2025 – 2030), jika memang dikehendaki seluruh anggota.

“Karena periode pertama,  ibaratnya itu baru belajar atau coba-coba. Pada periode kedua, baru bisa dikatakan, inti dari kinerja kepengurusan,” ujarnya seraya mengakui, tidak ada yang bisa mengintervensi untuk menentukan ketua atau kepengurusan baru WHDI. “Semuanya harus diambil berdasarkan keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah,” tambahnya.

Baca Juga :   Reses di Karuwisi, Hamzah Hamid Siap Kawal Aspirasi Warga

Sementara itu, Musporv III WHDI Sulsel dibuka resmi oleh Ketua Umum (Ketum) WHDI, Wikanti Yogi, S.Ag., M.Si. Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal, Ida Ayu Sinta Dewi Jayapati, SH., M.Kes dan Ketua Bida Organisasi, Dra. Nani Ludiana Radika Mastra, Ketua PSN Sulsel, Pinandita Wayan Nentra, Ketua Paruman Walaka PHDI Sulsel, Nyoman Sumarya, Sekretaris Pengurus Harian PHDI Sulsel, I Ketut Bali Putra Ariawan, Ketua PHDI Kota Makassar, Dewa Nyoman Mahendra Jaya bersama Sekretaris, Komang Muliartana, Ketua Yayasan Sadhana, Nyoman Pujawan, Ketua Prajaniti Sulsel, Wayan Budiartha Yasa, ketua DPP Peradah Indonesia Sulsel, Agus Suteja Putra, Sekretaris Banjar Hindu Dharma Makassar, Putu Suardana, sesepuh WHDI Sulsel, Nanik Marhaeni.

Diikuti puluhan pengurus WHDI termasuk utusan dari kabupaten/kota seperti Luwu Timur, Luwu  Utara, Palopo, Toraja dan Kota Makassar.

Musprov III WHDI Sulsel merupakan wadah untuk memilih ketua dan kepengurusan baru periode 2025 – 2030.

Bali Putra