BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Gejolak tekanan inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) tercatat masih tinggi, disebabkan gangguan pasokan akibat kendala cuaca dan serangan hama. Melihat kondisi tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), memperkuat komitmen melakukan pengendalian.
“Kolaborasi menjadi kunci penguatan ketahanan pangan di Sulampua. Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ungkap Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 yang berlangsung di Manado Sulawesi Utara, Senin (27/10/2027).
Ricky mengapresiasi kolaborasi seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam menjaga inflasi nasional di level 2,65 persen (yoy) pada September 2025.
Pengendalian inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan.
Terkait gejolak tekanan inflasi pangan yang tercatat masih tinggi di Sulampua, Ricky mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan gerakan pasar murah (GPM) dan operasi pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Melalui prinsip ini, intervensi pengendalian harga semakin efektif, terutama komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar. Percepatan distribusi intra dan antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga penting terus diperkuat guna memastikan pasokan mencukupi, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.
“Semua agenda tersebut disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga selaras dengan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. didukung koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah,” sebutnya.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi agar pengendalian inflasi bermanfaat langsung bagi masyarakat. Pasalnya, kata Yulius, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua.
“Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID dapat proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business (B2B) untuk meningkatkan efisiensi distribusi,” sebutnya.
Ia menambahkan, Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara telah berhasil menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD). Model kemitraan rantai pasok hulu–hilir juga telah berjalan menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah dan pelaku usaha. Langkah nyata ini dapat dicontoh lebih luas agar pengendalian inflasi Sulampua semakin dirasakan.
GNPIP Sulampua 2025 menjadi penutup rangkaian GNPIP regional 2025, setelah sebelumnya diselenggarakan di Jawa, Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Kegiatan dirangkaikan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua, dipimpin Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan.
Menurut Ferry, efisiensi logistik distribusi pangan menjadi kunci penguatan ketahanan pangan serta stabilisasi harga dan pasokan di wilayah kepulauan. Upaya tersebut ditempuh antara lain melalui penyediaan fasilitas ongkos angkut dan subsidi angkutan udara untuk mempercepat distribusi pangan ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua 2025 merumuskan tiga kesepakatan strategis untuk memperkuat ketersediaan dan stabilitas pangan di wilayah timur Indonesia.
Pertama, fokus jangka pendek diarahkan pada penurunan inflasi pangan bergejolak di bawah 5 persen hingga akhir 2025 melalui GPM, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan prinsip “Tiga Tepat”.
Kedua, penguatan ketersediaan pasokan hortikultura dan perikanan tangkap dilakukan dengan mendorong penerapan contract farming, smart farming, serta pengoperasian cold storage dan ice flake machine di pelabuhan strategis.
Ketiga, penguatan logistik dan dukungan pembiayaan melalui penambahan rute tol laut dan jembatan udara, pemberian subsidi ongkos angkut, sinergi KAD dengan BUMN logistik seperti PELNI, serta optimalisasi KUR Alsintan untuk revitalisasi Rice Milling Unit (RMU) dan modernisasi armada nelayan.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kerja sama untuk mengantisipasi risiko cuaca ekstrem, memperkecil disparitas harga antarwilayah, serta mendorong efisiensi logistik pangan agar stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat semakin terjaga.
Editor : Bali Putra
