BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah terus mendorong akselerasi belanja di Sulawesi Selatan (Sulsel). Pasalnya, hingga 31 Oktober 2025, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di daerah ini baru mencapai Rp15,9 triliun atau 66,24 persen dari pagu sebesar Rp24,1 triliun.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel), Supendi saat merilis kinerja APBN regional Sulsel periode hingga 31 Oktober 2025 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Selasa (25/11/2025).
Supendi menjelaskan, dari belanja tersebut, Pemerintah Pusat merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp8,9 triliun (83,55%) dari pagu Rp10,7 triliun untuk gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Guru/Dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Kemudian Belanja Barang terealisasi Rp5,7 triliun (55,66 persen) dari pagu Rp10,2 triliun, yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 767 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel.
Sedangkan Belanja Modal, terealisasi Rp1,3 triliun (40,83 persen) dari pagu Rp3,1 triliun yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri, Wajo, Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian, Sarana dan Prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.
Belanja bantuan sosial (Bansos) berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi Rp88,8 miliar (87,44 persen) dari pagu Rp101,6 miliar kepada 5 ribu penerima pada 11 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD), terealisasi Rp26,0 triliun atau 82,40 persen dari pagu Rp31,6 triliun. Belanja TKD utamanya dipengaruhi realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp18,2 triliun, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp5,1 triliun, Dana Desa Rp1,7 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp782,9 miliar, dan Dana Insentif Fiskal Rp134,9 miliar.
“Belanja TKD diantaranya digunakan untuk pembangunan posyandu Balirejo, Luwu Timur yang menggunakan Dana Desa. Kemudian, rehab ruang kelas SMP Negeri 2 Barru, pembangunan ruang laboratorium komputer SDN 35 Awo Awo, Luwu Utara dan pembangunan TK Lumu-Lumu, Luwu Utara yang menggunakan DAK Fisik,” jelas Supendi.
Dari sisi pendapatan, Supendi menyatakan ada keterlambatan dari kinerja penerimaan pajak. Di mana, hingga 31 Oktober 2025 sebesar Rp8,2 triliun atau sekitar 61,78 persen dari target 2025 sebesar Rp13,27 triliun. Penerimaan bersumber dari PPh Rp3,8 triliun, PPN Rp3,7 triliun, PBB Rp41,6 miliar, dan Pajak Lainnya Rp678,1 miliar.
Sementara dari Kepabeanan dan Cukai, realisasi Rp310,5 miliar atau 88,35 persen dari target sebesar Rp351,5 miliar. Terdiri dari Bea Masuk Rp184,8 miliar, Bea Keluar Rp49,1 miliar, dan Cukai sebesar Rp76,7 miliar.
“Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang sudah melampaui target, yakni mencapai Rp3,3 triliun atau 101,80 persen dari target Rp3,2 triliun,” sebut Supendi seraya menambahkan, penerimaan PNBP berasal dari PNBP BLU sebesar Rp2,2 triliun, dan PNBP Lainnya Rp1,0 triliun.
Supendi yang saat itu didampingi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Adnan Muis, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Angkaswantoro, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi juga menjelaskan Belanja Pemerintah, baik BPP maupun TKD, prioritas digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pelayanan umum, pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, kesehatan, agama, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, dan perlindungan sosial.
Sementara, hasil uang pajak, digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum mamminasata, gedung kuliah Politeknik Negeri Pertanian Pangkep, gedung RS Pendidikan UIN Alauddin Makassar, dan gedung menara FMIPA UNM.
“Selain dari pajak, beberapa proyek juga dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN seperti Asrama Haji Makassar, Flyover Tompo Ladang, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Barru, dan gedung laboratorium terpadu IAIN Parepare.
BPP yang Berdampak Ke Daerah
Pemerintah telah menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 426 SPG di 24 kabupaten/kota dengan penerima manfaat sebanyak 1.273.716 siswa/i. Selain itu, tersalurkan juga tunjangan profesi guru Rp2,52 triliun kepada Rp221.867 guru.
Di Sulsel, kata Supendi sudah terbentuk 16 sekolah rakyat dari target 15 sekolah, dengan realisasi dana sebesar Rp20,6 miliar pada satuan kerja (satker) pelaksanaan prasarana strategis Sulsel.
Koperasi Merah Putih terbentuk 3.059 koperasi, terbagi atas 2.266 Koperasi Desa dan 793 Koperasi Kelurahan. Juga telah tersalurkan Rp2,15 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada 17.213 Unit.
“Belanja pemerintah juga disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp13,79 triliun kepada 237.837 debitur pada bidang Pertanian Rp6,97 triliun, Perdagangan Rp4,31 triliun, dan Jasa Rp940 miliar, serta sektor lainnya Rp1,58 triliun,” pungkasnya.
Bali Putra
