BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menurunkan target pendapatan daerah yang semula (Pada APBD pokok 2025) sebesar Rp Rp5,384 triliun, menjadi Rp4,898 triliun pada APBD Perubahan 2025. Sehingga terjadi penurunan Rp485 miliar atau 9,02 persen. Meski terjadi penyesuaian APBD Perubahan 2025, namun Ia memastikan tidak akan menggeser fokus pada program prioritas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan, terjadi pengurangan belanja daerah, namun arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mulai pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau.
“Sejumlah program strategis lain, seperti Universal Health Coverage (UHC), pemberian seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan, juga dipastikan tetap berjalan,” ungkap Munafri saat menanggapi pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan 2025 pada sidang paripurna DPRD Kota Makassar yang berlangsung secara virtual, Rabu (3/9/2025).
Ia menjelaskan, pendapatan daerah semula ditargetkan Rp5,384 triliun lebih pada APBD Pokok 2025, disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun lebih. Koreksi target dilakukan setelah evaluasi realisasi semester I-2025 serta proyeksi capaian hingga akhir tahun.
“Perhitungan kami lakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi riil, sehingga target bisa terukur,” kata Munafri.
Pendapatan Asli Daerah (PAD), turun dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun atau berkurang Rp306,76 miliar (12,35 persen). Dipicu kebijakan subsidi listrik 50 persen oleh pemerintah pusat yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan (PBJT).
Penyesuaian opsen PKB dan BBNKB di tingkat provinsi, serta rasionalisasi retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas. Pendapatan Transfer, terkoreksi dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun atau turun Rp179,13 miliar (6,18 persen).
“Penyebabnya berasal dari pengurangan komponen bagi hasil pajak berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemprov Sulsel,” tambahnya.
Meski demikian, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan aset.
Koreksi pendapatan otomatis berdampak pada sisi belanja. Munafri menyebutkan, belanja daerah pada APBD Perubahan 2025 disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun lebih dari sebelumnya Rp5,684 triliun lebih. Artinya, terdapat pengurangan Rp555 miliar lebih.
Selain itu, belanja Operasi, turun tipis Rp28,82 miliar (0,69 persen) dari Rp4,167 triliun menjadi Rp4,138 triliun. Efisiensi dilakukan pada belanja pendukung yang tidak memengaruhi langsung capaian program.
Kemudian, belanja Modal, turun signifikan Rp496,83 miliar (33,64 persen) dari Rp1,477 triliun menjadi Rp980,28 miliar. Program terdampak antara lain pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik.
“Pembangunan kawasan Karebosi, dan proyek infrastruktur lain yang diperkirakan sulit selesai hingga akhir 2025,” ungkap politisi Golkar itu.
Begitu pun belanja tak Terduga, dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar atau berkurang 75 persen, dengan tetap menjaga ketersediaan dana untuk penanganan darurat dan bencana.
Langkah efisiensi ini, kata Munafri, sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD.
“Kami menajamkan program prioritas agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar atau 23,25 persen akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, Pemkot tidak merencanakan pinjaman maupun penyertaan modal pada BUMD.
Fokus diarahkan pada restrukturisasi organisasi dan persiapan dasar pemberian modal agar lebih produktif di tahun mendatang.
Editor : Bali Putra
