Perlu Diwaspadai, Inflasi Sulsel Capai 5,86

244
POTO : ISTIMEWA

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Tingkat inflasi Sulawesi Selatan (Sulsel) perlu diwaspadai, mencapai 5,86, diatas tingkat inflasi nasional sebesar 4,97. Diperkirakan tingkat inflasi akan naik menjelang hari raya Idul Fitri.

Hal itu terungkap pada konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk merilis kinerja APBN regional Sulsel periode hingga 31 Maret 2023 secara daring, Selasa, 18 April 2023.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Arridel Mindra, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Nugroho Wahyu Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi dan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Wahyu Harmono

Di pihak lain, kondisi pertumbuhan ekonomi Sulsel disebut cukup bagus. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2023 mencapai 105,02, meningkat 1,78% dibanding Februari. Namun angka tersebut masih di bawah NTP Nasional, 110,85.

Penyumbang komoditas untuk Indeks Harga Terima Petani adalah Gabah, Jagung, Kelapa Sawit, dan Kol/Kubis. Indek Harga Bayar Petani yang menjadi penyumbang adalah Beras, Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Jagung Ontongan. Untuk NTP yang meningkat berasal dari subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Nelayan dan Pembubidaya Ikan, sedangkat terdapat NTP yang menurun dari subsektor Peternakan dan Perikanan.

Komoditas nikel, hasil laut, iron & steel, semen dan pakan ternak, menjadi penyumbang terbesar untuk Ekspor. Di mana negara tujuan ekspor adalah Jepang, Cina, Malaysia, USA, dan Australia. Dari sisi Impor, komoditas penyumbang terbesar adalah BBM, Gandum, Gula, Bahan Pakan Ternak, dan Batubara dengan negara impor dari Cina, Singapura, Thailand, Australia dan Brazil.

Neraca perdagangan hingga Maret 2023, surplus mencapai 126,91, dengan kinerja ekspor mencapai US$642,89 juta (25,60%) dan kinerja impor mencapai US$279,82 juta (21,24%). Realisasi Pendapatan Penerimaan Dalam Negeri mencapai 37,00% yang disumbang penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) sebesar Rp 2,74 triliun dari target yang ditetapkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh sebesar 75,36% mencapai Rp 655,42 miliar, dimana penerimaan BLU meningkat 152,05% (YoY).

Baca Juga :   PLN Beri Diskon Tambah Daya hanya Rp 170.845

Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan 2023 sebesar Rp 12,83 triliun, lebih tinggi dibandingkan target 2022 sebesar Rp 10,63 triliun. Realisasi hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp 2,81 triliun atau 22,70%, meningkat 31% (YoY), dengan penyumbang terbesar berasal dari PPN & PPnBM yang meningkat sebesar 71% mencapai Rp 1,33 triliun.

Kinerja pajak daerah 2023 tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2022. Kinerja pajak konsumtif terbesar berasal dari pajak restoran Rp 53,73 miliar, pajak hotel sebesar Rp 17,72 miliar, pajak hiburan sebesar Rp 6,45 miliar dan pajak parkir Rp 3,77 miliar.

Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp 68,44 miliar atau 21,90%. Kinerja kepabeanan & cukai memang terlihat lambat di awal tahun, namun akan meningkat dengan cepat mulai pertengahan hingga akhir tahun. Proyeksi penerimaan cukai diperkirakan meningkat karena bertambahnya entitas pabrik rokok (Makassar dan Pare-pare).

Bea Keluar mencatat realisasi yang cukup tinggi juga, yang mana tergantung dari harga komiditas internasional. Palm Kernel Shell di Mamuju sangat diminati pengusaha-pengusaha dari Jepang. Bea Masuk tercatat melambat diakibatkan volume impor ubin mengalami perlambatan.

Realisasi PNBP per Maret 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp 655,42 miliar, tumbuh 75,36 % dibandingkan 2022 dengan rincian: PNBP lainnya Rp 297,30 miliar dan PNBP BLU Rp 358,12 miliar. Realisasi Belanja Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 2,65% disebabkan kenaikan pada hampir semua jenis belanja.

Hal tersebut diantaranya disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sudah normal dibanding tahun sebelumnya yang ada pembatasan. TKD terkontraksi -8,23% dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan karena baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah disalurkan sedangkan DAU yang telah ditentukan pengunaaannya akan mulai salur di bulan Februari 2023.

Baca Juga :   Best Performing Multifinance 2021

Adapun 5 K/L yang memiliki realisasi belanja terbesar s.d. Triwulan I 2023 di Sulawesi Selatan adalah Kementerian Koperasi dan UKM, KPU, BPK, Kemenkumham, dan Kementerian Perdagangan, sedangkan 5 K/L yang memiliki realisasi belanja terkecil adalah Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kemenpora, dan Kemenparekraf.

Penyaluran Pembiayaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan I 2023 sebesar Rp1,65 Triliun untuk 31.789 debitur. Sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan menjadi sektor terbesar untuk penyaluran KUR ke 15.114 debitur dengan jumlah dana sebesar Rp681,81 Miliar, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran ke 10.474 debitur sebesar Rp601,43 Miliar. Untuk Penyaluran Kredit Usaha Mikro (UMi) di Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan I 2023 sebesar Rp6,81 Miliar untuk 1.631 debitur.

Penyalur terbesar berasal dari Koperasi Mitra Dhuafa sebesar Rp3,57 Miliar untuk 854 debitur dan PNM sebesar Rp2,69 Miliar untuk 658 debitur. Penutup Secara garis besar, data-data ekonomi makro regional Sulawesi Selatan masih menunjukkan data yang menggembirakan. Perekonomian tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko global di tahun 2023.

Kinerja APBN di bulan Maret 2023 masih on-track. Penerimaan APBN tumbuh signifikan dibandingkan awal tahun 2023 yang menandakan pergerakan dan pemulihan ekonomi pasca COVID19. Pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat juga berdampak pada pertumbuhan belanja K/L pada APBN 2023 dibandingkan awal tahun 2022, namun hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan belanja TKD yang masih belum tersalurkan dengan sempurna. APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini (kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial).

(*)