Pj Gubernur Bahtiar Ingatkan Perkuat Peran Humas dan Bangun Team Work

232
POTO : ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan Rapat Koordinasi Kehumasan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (28/11/2023).

Rapat koordinasi bertema “Humas di Era Digital dan Penguatan Peran Humas Instansi dalam Menyampaikan Informasi Publik”, dibuka Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.

Diikuti Humas Pemerintah Kabupaten/Kota, Humas Badan/Lembaga Vertikal di Sulsel dan Humas BUMN/BUMD di wilayah Sulsel. Menghadirkan Aang Witarsa Rofik dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan Hardi Kembar Pribadi dari Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo sebagai narasumber.

Rakor ini sebagai wadah koordinasi, kolaborasi dan sinergi penguatan peran humas dan mencari solusi atas permasalahan yang dialami humas, sekaligus media penyebarluasan informasi kepada publik terkait kebijakan dan program pemerintah.

“Bagaimana masyarakat Sulsel mendapatkan informasi yang baik tentang penyelenggaraan negara di daerah ini,” kata Bahtiar.

Juga membangun narasi tunggal menghasilkan informasi yang sehat dan pemerintahan di Sulawesi Selatan yang tidak hanya identik dengan Pemprov Sulsel.

“Yang dimaksud Sulsel, keseluruhan lembaga negara yang beroperasi di wilayah Sulsel. Baik Pemprov Sulsel, Pemkot, Pemkab, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demikian juga dengan BUMN/BUMD atau layanan publik yang beroperasi di wilayah Sulsel yang melayani 9,3 juta orang,” sebutnya.

Tanpa kemampuan kerja sama (teamwork) dan kolaborasi, sebuah organisasi akan kesulitan dalam menjalani bidang tugasnya. Di pemerintahan, kata Bahtiar, tidak ada one man show. Semua pekerjaan dilakukan teamwork, jalin sinergi dan kolaborasi yang baik antarsesama, termasuk kehumasan, sehingga komunikasi terjalin baik.

POTO : ISTIMEWA

“Saya minggu lalu diundang Kodam untuk podcast, itu bagus,” ungkapnya.

Dalam produksi kehumasan, perlu ada standarisasi dalam tata kelola informasi publik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam konteks informasi. Baik itu produksi narasi berita, foto, video juga memiliki manajemen produksi.

Baca Juga :   Setelah 10 Tahun, BM-SBj Kembali Pimpin Kabupaten Luwu

Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri ini menyebutkan cara baru di bidang kehumasan di Sulsel. Mengelola dengan cara yang lebih humanis, acceptable (diterima), kekinian dan mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya di Sulsel.

Hal yang menjadi penekanannya, adanya hoaks sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah menangkal hal tersebut dan memberikan informasi yang sebenarnya. Demikian juga konten negatif selama Pemilu.

“Pada saat seperti itu, kita harus menghadirkan informasi atau foto-foto yang mengambarkan keadaan sebenarnya. Tidak seperti apa yang ditampilkan atau diprovokasikan, termasuk di ruang sosial media,” sebutnya.

“Kita produksi konten dan informasi positif sebanyak-banyaknya, sebagai antitesa (perbandingan/pertentangan) terhadap konten negatif,” pungkasnya.

*/Editor : Bali Putra