BISNISSULAWESI.COM, TAKALAR – Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian melaksanakan penanaman serentak agroforestry pangan untuk padi pada lahan kering dan Multi-Purpose Tree Species (MPTS). Penanaman ini termasuk di lokasi sekitar Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Selasa (04/02/2025).
Kegiatan penanaman dihadiri Pejabat Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry dan Pj Bupati Takalar, Muhammad Hasbi serta Dirjen Gakkum Kementerian Kehutanan, Januanto.
Kegiatan ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pola agroforestry, yaitu dengan mengintegrasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pengembangan dengan pola agroforestry juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung ketahanan pangan.
Dirjen Gakkum Kementerian Kehutanan, Januanto, mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah dalam hal upaya menciptakan ketahanan pangan.
Dalam hal ketahanan pangan yang menjadi perioritas pemerintah, ini menjadi suatu hal yang terus diinternalisasi sebagai kegiatan Kehutanan yang ditopang pemerintah daerah.
Pj. Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry mengatakan, pemerintah daerah mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi. “Ini kerjasama Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan,” ucapnya.
Di Sulsel, untuk perhutanan sosial, ada kurang lebih 57.000 hektare yang sudah teridentifikasi yang berpotensi untuk ditanami tanaman pangan. Adapun untuk verifikasi pertama ada kurang lebih 1.600 hektare yang siap ditanami padi Gogo.
“Hari ini kita di sekitar lokasi bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar. Ini kurang lebih 1 hektare,” jelasnya.
Ia melanjutkan, target secara nasional dari Kementerian Kehutanan dan Pertanian sebanyak 1,1 juta hektare.
“Harapan kita di seluruh Provinsi termasuk Sulawesi Selatan ini, bisa ditanami padi Gogo. Yang mana menanam padi dan jagung biasa dilakukan oleh petani untuk pertanian kecil dan menengah atau Large Medium Hatchery (LHM) di Sulsel,” ungkapnya.
Fadjry Djufry menambahkan, Presiden berharap tahun ini Indonesia tidak lagi mengimpor beras dan ada kontribusi dari Kementerian Kehutanan melalui perhutanan sosial.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Perhutanan Sosial sangat terkait dengan Pengentasan Kemiskinan, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Pengembangan Ekonomi Lokal, Pengurangan Konflik Sosial, Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.
Sedangkan, Pj Bupati Takalar, Muhammad Hasbi menyampaikan, untuk penanaman padi Gogo di lahan kering ada 219 area perhutanan masyarakat atau perhutanan tanaman rakyat.
“Ini adalah potensi untuk menambah cadangan pangan kita. Ini terobosan luar biasa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan,” pungkasnya. rls
