BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan, baik berbasis digital maupun konvensional. Terlihat dari pertumbuhan positif kinerja sektor keuangan di daerah ini. Oleh karenanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah provinsi berkomitmen terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Suselbar), Moch. Muchlasin saat bersama jajaran bertemu Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Fatmawati Rusdi di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/06/2025).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemprov. Sulsel dan OJK terkait pelaksanaan program TPAKD. Program ini menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan yang merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Namun, Muchlasin juga memaparkan terkait kinerja sektor keuangan di Sulsel. Di mana, menurutnya, per Maret 2025, total aset perbankan di Sulsel tercatat Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan (yoy).
Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp137,34 triliun atau tumbuh 6,55 persen, sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Secara rinci, kredit produktif tercatat Rp83,39 triliun, sedangkan kredit konsumtif sebesar Rp76,89 triliun.
Di sektor pasar modal, jumlah investor terus meningkat. Tercatat 409.932 investor per Maret 2025, naik 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham juga mencapai Rp6,09 triliun.
“Pemerintah dan OJK berkomitmen terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Terkait upaya mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, Muchlasin menjelaskan, dirancanglah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi antarinstansi di daerah.
Dengan semangat SIKOKO (Sinergitas, Komitmen, dan Konsistensi), pihaknya terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mulai dari pengembangan ekonomi daerah berbasis pertanian, literasi keuangan syariah hingga pemanfaatan transaksi keuangan digital di pedesaan dan daerah terpencil.
“Penghargaan TPAKD Award 2025, menjadi bukti nyata komitmen Sulsel dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat,” sebutnya.
Sementara itu, Wagub, Fatmawati Rusdi, meminta upaya digitalisasi keuangan harus menjangkau wilayah pedesaan dan daerah terpencil. TPAKD dinilai merupakan salah satu strategi penting membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami ingin memastikan, masyarakat di desa-desa pun bisa menikmati layanan keuangan yang aman, termasuk pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” ujarnya.
Fatmawati menegaskan, Pemprov Sulsel berkomitmen memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi keuangan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. “Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini betul-betul menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelasnya.
Program TPAKD di Sulsel selama ini dinilai cukup progresif dan telah menjadi rujukan nasional dalam pengembangan model inklusi keuangan berbasis lokal. Dengan potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, Sulsel berupaya mendorong adopsi layanan keuangan digital, termasuk asuransi mikro dan pinjaman berbasis kelompok.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Susetiyo; Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu, serta Analis Divisi, Indra Natsir Dahlan. Dari Pemprov Sulsel, hadir pula Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Editor : Bali Putra
