BISNISSULAWESI.COM, MAMUJU – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulawesi Barat (Sulbar) menitikberatkan pada perluasan akses keuangan di sektor produktif, pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan literasi keuangan melalui inklusi digital, sebagai fokus kinerja di 2025. Setidaknya ada lima area utama yang menjadi prioritas program.
Hal tersebut, terungkap saat Rapat Pleno TPAKD Se-Sulbar yang digelar Pemprov Sulbar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Selasa (08/07/2027). Rapat pleno yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, digelar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi dan literasi keuangan di Sulbar.
Rapat dihadiri Forkopimda Sulbar, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Sulbar, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Ketua dan Sekretariat TPAKD tingkat Kabupaten di Sulawesi Barat, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan.
Kepala Kantor OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menyebutkan, transformasi ekonomi yang menjadi bagian dari RPJPN 2025-2045, juga memprioritaskan inklusi keuangan sebagai indikator utama. Dengan menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu prioritas utama dalam transformasi ekonomi, diharapkan dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 98 persen pada 2045.
“TPAKD merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah, Otoritas, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap implementasi program Asta Cita,” Kata Muchlasin.
Tahun ini, TPAKD Se-Sulbar fokus pada perluasan akses keuangan di sektor produktif, pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan literasi keuangan melalui inklusi digital. Program tersebut meliputi lima area utama, yakni pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas pemerintah daerah, yang dilaksanakan melalui program pengembangan komoditi unggulan yaitu kakao.
Kemudian, fasilitasi akses keuangan kepada UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan untuk optimalisasi KUR, peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui program LAYARKU (LAYAnan liteRasi dan inKlusi Keuangan ke daerahkU) dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat.
Selanjutnya, mendorong budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA), serta percepatan akses keuangan melalui digitalisasi layanan keuangan berbasis QRIS.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga berharap, TPAKD dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan utama baik petani, pelaku usaha, UMKM, dan seluruh lapisan masyarakat terutama di tengah keterbatasan anggaran.
Menurutnya, sinergi antara pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan, menjadi ekosistem yang saling menguatkan, di mana sektor pertanian menyediakan komoditas unggulan, sektor perdagangan menjamin distribusinya, dan sektor keuangan memberikan akses permodalan.
“Pendekatan ini diperkuat dengan skema pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi Sulbar,” kata Salim.
Ia menambahkan, akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, TPAKD memiliki peran strategis sebagai lokomotif dalam mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Pemprov Sulbar mendorong seluruh unsur TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memperkuat kelembagaan, mengakselerasi sinergi lintas program, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai guna menjamin keberlanjutan program perluasan akses keuangan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah,” pungkasnya.
Editor : Bali Putra
