// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI Provinsi Sulawesi Selatan menggelar musyawarah Provinsi (Musprov) III selama dua hari, Sabtu dan Minggu (2 & 3 September 2023). Musprov yang berlangsung di Hotel Harper Perintis Makassar, dibuka secara resmi Ketua Umum (Ketum) WHDI, Wikanti Yogi, S.Ag., M.Si, Sabtu (2/9/2023) malam.
Pada kesempatan itu, selain menyampaikan sejumlah hal berkaitan dengan rumusan program kerja WHDI yang notabena wajib diteruskan pada program kerja WHDi provinsi dan Kota/kabupaten, Wikanti Yogi juga memaparkan lima Arahan Presiden (AP) untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga harus menjadi perioritas dalam program kerja WHDI yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.
Wikanti Yogi yang hadir di Musprov III WHDI Sulsel didampingi Sekretaris Jenderal, Ida Ayu Sinta Dewi Jayapati, SH., M.Kes dan Ketua Bida Organisasi, Dra. Nani Ludiana Radika Mastra, memuji pelaksanaan Musprov III WHDI Sulsel yang pada acara pembukaannya dihadiri lengkap para ketua dan pengurus lembaga agama dan keagamaan Hindu tingkat provinsi Sulsel maupun Kota Makassar.
Diantaranya hadir Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Sulsel, Simon Kendek Paranta, Ketua PSN Sulsel, Pinandita Wayan Nentra, Ketua Paruman Walaka PHDI Sulsel, Nyoman Sumarya, Sekretaris Pengurus Harian PHDI Sulsel, I Ketut Bali Putra Ariawan, Ketua PHDI Kota Makassar, Dewa Nyoman Mahendra Jaya bersama Sekretaris, Komang Muliartana, Ketua Yayasan Sadhana, Nyoman Pujawan, Ketua Prajaniti Sulsel, Wayan Budiartha Yasa, ketua DPP Peradah Indonesia Sulsel, Agus Suteja Putra, Sekretaris Banjar Hindu Dharma Makassar, Putu Suardana, sesepuh WHDI Sulsel, Nanik Marhaeni.
Diikuti puluhan pengurus WHDI termasuk utusan dari kabupaten/kota seperti Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Toraja dan Kota Makassar.
Musprov III WHDI Sulsel merupakan wadah untuk memilih ketua dan kepengurusan baru periode 2025 – 2030.
Bali Putra
