// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pendapatan negara di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga 31 Maret 2024, mencapai Rp3,59 triliun atau sebesar 21 ,49% dari target. Angka ini mengalami peningkatan 1,32% secara tahunan (yoy).
Sementara itu, dari sisi Belanja APBN Sulsel mencapai Rp11,93 triliun atau 21,92% dari pagu. Hal ini, membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sulsel di Triwulan I-2024 ( hingga 31 Maret 2024, red) mengalami defisit sebesar Rp8,34 triliun atau meningkat 27,41% secara tahunan (yoy).
“Namun demikian, kinerja APBN Sulsel tetap solid dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat berlanjut,” ujar Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Supendi, Senin (29/04/2024).
Dikatakan, penerimaan negara diantaranya bersumber dari kinerja Penerimaan Pajak mencapai Rp2,7 Triliun atau 19,51% dari target 2024 sebesar Rp13,89 Triliun. Mayoritas jenis pajak utama tumbuh negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa komoditas seperti nikel dan kelapa sawit.
Kemudian, penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan mencapai Rp111,12 miliar atau 26,07% dari target 2024 sebesar Rp426,18 miliar. Capaian penerimaan ini ditopang peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 113,6% (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan peningkatan Bea Keluar sebesar 13,7% yang berasal dari komoditi kakao.
Sebaliknya, penerimaan Cukai tumbuh negatif 16,02% (yoy) selaras dengan produksi hasil tembakau (rokok) yang terkoreksi 24,02% (yoy). Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada tahun 2024. Kebijakan kenaikan tarif cukai HT 2024 berhasil menekan konsumsi rokok di Sulawesi Selatan sehingga dapat mengurangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dan mengurangi biaya kesehatan masyarakat.
Penerimaan PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan mencapai Rp14,8 miliar atau 22,50% dari target Rp65,76 miliar.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, diantaranya diperutukkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp4,80 triliun atau sebesar 21,18% dari pagu. Angka ini meningkat 32,12% (yoy).
“Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu,” katanya.
Kemudian Belanja Transfer Ke Daerah (TKD), terealisasi sebesar Rp7,13 triliun atau sebesar 22,45% dari pagu, meningkat 10,44% (yoy). Menurut Supendi, realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Insentif Fiskal.
“Walaupun mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, namun di tahun 2024 TKD mengalami peningkatan,” jelasnya.
Terkait ekonomi Indonesia hingga Triwulan I-2024 diperkirakan tumbuh kuat, didorong kuatnya permintaan domestik yang berasal dari belanja negara dan aktivitas terkait pemilu, kenaikan gaji ASN serta pencairan THR. Pada regional Sulsel, ekonomi tumbuh 4,51% (yoy).
Tingkat Inflasi Sulsel, masih terkendali 2,75% (yoy), berada pada rentang sasaran 3%+1, sedikit menurun dibandingkan tingkat inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,93% (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 4,69% dan terendah di Bulukumba 2,18%. Hal ini utamanya disebabkan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran, terbesar kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,03%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,43%, dan kelompok kesehatan sebesar 2,25%.
Editor : Bali Putra
